BANDA ACEH – Aktivis yang juga eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkap isi pertemuannya selama lebih dari empat jam dengan Presiden Prabowo Subianto dalam program Rosi di Kompas TV, yang ditayangkan Kamis (12/2/2026) malam.
Dalam wawancara tersebut, Said Didu menyebut Presiden Prabowo secara terbuka mengidentifikasi puluhan nama oligarki yang diduga selama ini menikmati praktik ekonomi yang merugikan negara.
“Saya catat empat halaman, termasuk nama-nama. Ada 50 nama, bahkan 10 di antaranya disebut lebih parah,” ujar Said Didu.
Oligafrki Said Didu dan Rosi
Menurut Said, Presiden menyatakan telah mengetahui kelompok-kelompok yang menguasai sebagian besar aset dan ekonomi nasional.
Namun, ia menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa tekanan opini publik.
“Presiden bilang, orang-orang ini harus disadarkan. Kalau tidak mau sadar, hukum yang akan berjalan. Kalau masih bandel, akan saya umumkan kepada rakyat biar rakyat yang menghukum,” kata Said.
Meski begitu, Prabowo disebut tidak ingin nama-nama tersebut bocor sebelum proses hukum berjalan, karena khawatir menimbulkan gejolak besar.
“Yang beliau takutkan bangsa ini pecah, bukan dirinya,” tegas Said Didu.
Ia menilai langkah Presiden bukan sekadar retorika.
“Saya percaya 1000 persen pada niatnya. Tapi saya sempat frustrasi pada caranya. Setelah pertemuan itu, saya yakin ini bukan omon-omon.”
Taipan dan Isu Oligarki
Said Didu juga menyinggung pertemuan Presiden dengan lima taipan yang disebut menguasai porsi ekonomi terbesar di Indonesia.
“Data menunjukkan lima orang itu memang menguasai ekonomi paling besar. Soal apakah terlibat pelanggaran, saya tidak bisa menyebutkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan publik agar tidak terjebak pada dukung-mendukung figur, melainkan pada agenda mengembalikan kedaulatan negara dari cengkeraman oligarki.
“Kalau kita mendukung si A, si B, si C tanpa agenda, ujung-ujungnya dijual ke oligarki. Negeri ini butuh pemimpin kuat karena kerusakannya harus dihentikan,” tegasnya.
Reformasi Polri dan Kapolri
Dalam pertemuan itu, isu reformasi Polri dan pergantian Kapolri juga disebut dibahas secara mendalam.
Said membantah anggapan bahwa Presiden terikat balas budi Politik dengan Kapolri.
“Tidak ada balas budi. Presiden tidak takut. Dia ingin menyelesaikan persoalan Polri secara tuntas, bukan sekadar ganti orang,” katanya.
Menurut Said, Prabowo bahkan telah menyebut satu nama calon yang dinilainya layak dan diyakini akan mendapat dukungan publik jika diputuskan.
Said Didu membantah klaim politisi Gerindra, Habiburrahman, yang menyebut tidak ada pembicaraan soal pergantian Kapolri.
