Didu menegaskan bahwa diskusi mengenai reformasi Polri berlangsung sangat mendalam.
Bahkan, Said Didu mengungkapkan bahwa Prabowo tidak merasa memiliki utang budi kepada aparat kepolisian terkait kemenangan Pilpres.
“Terkonfirmasi bahwa kemenangan Prabowo-Gibran bukan karena campur tangan ‘Parcok’ (Partai Cokelat). Prabowo merasa tidak punya beban balas budi. Beliau sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah kepolisian secara tuntas, bukan sekadar ganti orang,” jelasnya.
Said menyimpulkan, Prabowo tidak memiliki niat menghukum siapa pun secara personal, namun juga tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar hukum.
“Pak Prabowo tidak mau menghukum orang, tapi tidak akan membela orang yang melanggar hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden membutuhkan dukungan publik untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam merebut kembali kedaulatan ekonomi dan hukum negara.
“Negeri ini harus kembali berdaulat. Presiden punya patriotisme dan keberanian. Tinggal bagaimana langkahnya dikomunikasikan ke publik,” kata Said Didu.
Setelah pertemuan tersebut, Said Didu mengaku memiliki harapan 1000 persen pada niat Prabowo, meski sempat frustrasi dengan caranya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk berhenti terjebak pada polarisasi dukungan tokoh dan mulai fokus pada agenda tunggal: Mengembalikan Kedaulatan Rakyat dari Tangan Oligarki.
“Negeri ini butuh pemimpin yang kuat karena kerusakannya harus dihentikan. Prabowo tidak punya niat menghukum orang, tapi dia tidak akan melindungi orang yang melanggar hukum. Itulah garis tegasnya,” kata Didu.
Deklarasi Gerakan
Usai diundang dan bertemu Presiden Prabowo, Said Didu, langsung merealisasikan rencananya mendeklarasikan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) dari tangan oligarki.
Gerakan ini akan dideklarasikan di Gedung Joeang, Selasa (10/2/2026) pukul 10.00.
Hal itu dikatakan Said Didu melalui akun X-nya @msaid_didu, Minggu (8/2/2026).
“Mari bersatu mengembalikan kedaulatan yg sudah dirampok oleh Oligarki bersama politisi busuk, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum. Deklarasi awal perjuangan 10 Februari 2026 jam 10.00 di Gedung Joeang – Jakarta,” kata Said Didu sembari menyematkan flyer acara tersebut.
Dalam poster digital disebutkan Didu, deklarasi akan dilakukan bersama para jenderal purnawirawan TNI, tokoh nasional dan para aktifis.
Sementara kedaulatan rakyat yang akan direbut dari Oligarki kata Said Didu adalah kedaulatan bidang politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah.
“Lembaga perjuangan ini adalah lembaga perjuangan bersama, dengan tujuan bersama, baik secara individual maupun organisasi,”: kata Didu.
Beri Komentar