BANDA ACEH – Kantor Desa Karangharum, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, yang seharusnya menjadi jantung pelayanan masyarakat, kini bernasib miris.
Ruangan yang biasanya sibuk itu mendadak kosong melompong bak rumah tak berpenghuni. Seluruh aset berharga hingga perabotan penunjang pelayanan lenyap tanpa jejak, tepat sehari setelah perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 usai.
Hilangnya inventaris negara ini diduga kuat menjadi buntut panjang dari hasil Pilkades Karangharum.
Dalam kontestasi tersebut, calon nomor urut 02, Putri Nurul Fajar—yang tak lain adalah istri dari Kepala Desa petahana H.M. Rimansyah—harus menelan pil pahit kekalahan.
Ia tumbang di tangan penantangnya, Ajeng Frisca Aulia Nashiba Putri, kandidat nomor urut 01.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangharum, Saepudin Juhri, membenarkan kondisi memprihatinkan tersebut.
Geliat kejanggalan mulai terasa ketika jajaran BPD mendatangi balai desa pada Senin (21/9/2026) pagi, tepat sehari setelah hiruk-pikuk pencoblosan.
“Kondisinya sudah benar-benar kosong, tidak ada apa-apa lagi. Mulai dari komputer, mebel, sampai perabotan lainnya sudah lenyap,” ungkap Saepudin, Rabu (22/9/2026).
Misteri CCTV di Tangan Kades
Ke mana raibnya aset-aset desa yang dibeli dengan uang rakyat tersebut?
Hingga kini, pertanyaannya masih menggantung di udara.
Saepudin menegaskan, BPD enggan menuding pihak mana pun tanpa bukti yang valid.
Warga sekitar pun tak ada yang menyadari kapan persisnya proses “pengangkutan” barang-barang itu terjadi.
Ironisnya, upaya untuk mengendus jejak pelaku pemindahan aset justru membentur tembok birokrasi.
Kantor desa sejatinya dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang merekam setiap jengkal pergerakan.
Namun, akses menuju rekaman vital itu tertutup rapat.
“CCTV sebenarnya ada, cuma yang punya akses untuk membukanya itu kan hanya Kepala Desa,” keluh Saepudin.
Pelayanan Warga Tetap Berjalan
Di tengah kemelut hilangnya aset negara, BPD Karangharum bergerak cepat agar warga tak menjadi korban dari ego Politik tingkat desa.
Koordinasi intensif langsung dijalin dengan Camat Kedungwaringin selaku pembina wilayah, guna merumuskan langkah penyelamatan pelayanan publik.
Untuk sementara waktu, BPD meminta agar warga yang membutuhkan dokumen administrasi bisa langsung dilayani di kantor kecamatan, hingga kondisi Balai Desa Karangharum kembali pulih.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Kedungwaringin, Maman Badru Zaman, menjamin hak warga tak akan terbengkalai.
Ia juga mengingatkan bahwa secara hukum, tongkat komando Desa Karangharum masih berada di tangan Kades petahana, H.M. Rimansyah.
Beri Komentar