Per Juli 2022 volume konsumsi BBM Pertalite mencapai 16,8 juta kiloliter.
JAKARTA — Pemerintah mewaspadai konsumsi BBM Pertalite mengalami peningkatan secara cepat. Sedangkan kuota BBM Pertalite semakin menipis.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan per Juli 2022 volume konsumsi BBM Pertalite sebanyak 16,8 juta kiloliter. Padahal kuota yang diberikan hanya 23,1 juta kiloliter. Artinya, kuota BBM Pertalite hanya tinggal 6,3 juta kiloliter hingga akhir tahun ini.
“Ini yang akan terus diwaspadai, mudah-mudahan bisa mengelolanya dengan baik terutama volume konsumsi. Kita terus meminta BPH Migas maupun Pertamina bisa mengendalikan kebijakan konsumsi ini,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA, Kamis (11/8/2022).
Dia berharap, harga minyak mentah Indonesia (ICP) tidak lagi naik tinggi dan nilai tukar rupiah tidak melemah terlalu dalam hingga akhir tahun, sehingga subsidi energi tetap aman. “Sementara ICP dan kurs akan dicermati, kalau bisa tidak naik lagi sampai dengan akhir tahun, akan membantu menetralkan efek volume konsumsi yang cenderung naik dari yang diperkirakan,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan, anggaran subsidi energi sebesar Rp 502 triliun sudah memperhitungkan ICP sebesar 100 dolar AS per barel, kurs Rp 14.450 lebih tinggi dari yang ada dalam APBN 2022, dan volume konsumsi yang diperkirakan sebanyak 15,1 juta kiloliter khusus solar dan Pertalite sebanyak 23,1 juta kiloliter.
“Memang beberapa kurs masih naik turun, ICP sedang menurun saat ini, namun ada potensi naik. Namun yang akan diwaspadai volume,” ucapnya.
Maka itu, pemerintah berupaya mewaspadai volume konsumsi BBM agar sesuai dengan yang sudah diperkirakan, sehingga anggaran subsidi tidak semakin membengkak.
Pada Juli 2022 tercatat realisasi belanja subsidi energi terdiri dari BBM, LPG 3 kg, dan listrik sebesar Rp 88,7 triliun. Angka ini naik 27,5 persen dibandingkan akhir Juli 2021 sebesar Rp 69,52 triliun.
Adapun realisasi subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 62,7 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 26,0 triliun. Sementara subsidi non energi, yakni pupuk dan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 27,5 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi subsidi sebesar Rp 116,2 triliun atau naik 16,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 99,6 triliun.
Sumber: Republika
