Upaya bersih-bersih di Polri jangan sampai dilakukan setengah-setengah.
oleh Meiliza Laveda, Amri Amrullah, Mabruroh, Ali Mansur
Nama tiga kepala kepolisian daerah atau kapolda terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Meski santer disebut namun belum ada satu pun kapolda yang dipanggil Polri. Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Sumatra Utara (Sumut) Irjen RZ Panca Putra, dan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto, meminta agar Polri menindaklanjuti informasi atas dugaan-dugaan tersebut. Menurutnya ini sangat penting dilakukan untuk meminta konfirmasi langsung dari para Kapolda terkait dugaan-dugaan tersebut.
“Untuk membangun kepercayaan masyarakat kembali, sekecil apapun informasi harus didalami, dan dijelaskan secara transparan pada masyarakat. Terlepas benar atau tidak benar informasi tersebut,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2022).
Bambang menambahkan, bahwa dibutuhkan intruksi langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit kepada Timsus untuk mendalami informasi ini. Menurutnya, ini dapat menunjukkan keseriusan Kapolri dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Kapolri harus menunjukkan keseriusannya dalam membangun kepercayaan publik dengan langkah-langkah yang konkrit yang bisa dilihat masyarakat,” kata dia. “Meskipun saya percaya timsus terus bekerja tanpa gembar-gembor, informasi kepada masyarakat juga tidak bisa dilewatkan untuk menunjukan progesifitas kerja.”
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menilai bila memang ada keterlibatan tiga Kapolda perlu segera ditelusuri. Alasannya, upaya tersebut merupakan bagian dari perbaikan institusi Polri.
“Bagi saya kasus Ferdy Sambo ini kalau mau diungkap selebar-lebarnya boleh saja demi perbaikan Polri. Tapi jangan tanggung-tanggung tolong juga diagram-diagram itu juga disidik. Kalau itu tidak juga disidik ya, ini hanya seolah olah saja,” terangnya.
Desmond berpesan untuk memperbaiki Polri perlu dilakukan usaha yang serius dan sungguh-sungguh. “Bongkar saja, mana itu jaringannya Sambo. Mana itu jaringan yang di diagram-diagram itu, bongkar saja semua. Tapi ini kan kalau tidak seperti itu, hanya terkesan penegakan hukum yang setengah-setengah,” kata Desmond.
Jadi, menurut dia, kalau timsus dan Irsus serius membongkar jaringan Sambo dan keterlibatan banyak perwira di diagram yang sempat beredar maka bongkar saja semua. Desmond memberi catatan, namun jangan sampai upaya pembenahan dan bongkar peran ini hanya menyasar ke orang-orang yang tidak berkepentingan.
Karena akan banyak kepentingan yang mendomplengi upaya bersih-bersih ini. Sebagaimana banyak informasi yang ternyata benang merahnya sudah dikomunikasikan, namun ternyata juga tidak dibongkar.
“Kan awalnya soal pembunuhan atau terbunuhnya Brigadir J. Kemudian kasus ini melebar ke soal Satgasus, kemudian muncul lagi soal diagram judi online dan berbagai macam informasi yang beredar di masyarakat,” imbuhnya.
Kasus Sambo disebutnya membuka banyak tabir dalam permasalahan di kepolisian. Tak hanya pembunuhan Brigadir J tapi juga terkait Satgasus Merah Putih dan isu judi.
Menurut dia, fokus dulu ke kasus kematian Brigadir J. Jangan sampai upaya pembenahan Polri saat ini ditunggangi kepentingan lain di luar pembenahan Polri secara menyeluruh. “Karena publik tahu banyak perwira polri di Mabes sekarang dahulunya sewaktu di daerah juga brengsek,” terang Desmond.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan mereka yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. “Sesuai dengan arahan Presiden dan pernyataan Kapolri, siapa pun yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” kata Mu’ti, Selasa (6/9/2022).
Dia meminta agar pihak kepolisian dan penegak hukum fokus pada masalah utama, yaitu pembunuhan Brigadir J dan tidak terpengaruh oleh kasus lain. Misal, pernyataan Komnas Perempuan bahwa Putri Candrawati mengalami pelecehan seksual.
