Sistem keamanan siber di instansi pemerintahan tidak sepenuhnya bagus.
DEPOK — Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, BSSN bersama Bareskrim Polri dan instansi terkait masih menelusuri identitas peretas atau hacker dengan nama maya Bjorka. Bjorka yang menjadi sorotan beberapa waktu terakhir ini mengklaim berhasil mengakses data pejabat publik hingga dokumen negara.
“Kita masih telusuri ya, saya rasa yang jelas kita sudah koordinasi dan mereka tentunya saya katakan tadi bukan kayak mencari secara fisik ini kan ada di ruang siber tentu secara teknologi informasi juga jadi sedang berproses,” kata Hinsa dalam keterangan persnya di Kantor BSSN, Bojongsari, Depok, Selasa (13/9).
Hinsa memastikan, BSSN bersama aparat dan instansi pemerintah lainnya tidak akan tinggal diam atas kebocoran data ini. Meskipun, data yang diretas Bjorka, disebutkan sebagai data umum dan bukan rahasia negara.
Dia mengatakan, meski penyelidikan dilakukan oleh Bareskrim Polri, tetapi BSSN turut serta membantu dalam proses forensik digital. “Kita kan mengikuti dinamika perkembangannya, kita melaksanakan validasi kita punya forensik, BSSN ini ada, kemudian sekilas pun sebenarnya bisa kita liat klasifikasi data ini gimana, setelah ditelisik ini ada juga datanya berulang, jadi saya tidak katakan semuanya tidak valid tapi ada juga valid tapi juga ada masanya,” ujarnya.
Dia juga meminta, agar masyarakat tetap tenang dan tidak resah terhadap ancaman peretasan yang dilakukan Bjorka maupun peretas lainnya. Hal ini, kata Hinsa, juga disinggung Presiden Joko Widodo dalam rapat bersama kementerian dan lembaga terkait Senin (12/9) kemarin.
“Beliau mengimbau masyarakat tenang, tentu aparat akan melaksanakan tugas, tugas Pemerintah kan untuk melindungi rakyat bukan hanya darat laut udara tetapi juga ruang siber,” kata Hinsa.
Sementara itu, BSSN, kata Hinsa, mengingatkan instansi pemerintah untuk terus meningkatkan sistem keamanannya. Ini karena sistem keamanan siber di instansi pemerintahan tidak sepenuhnya bagus.
Hinsa menjelaskan, ini mengacu hasil Information Technology Security Assesment (ITSA) yang dilakukan BSSN selama ini terhadap kementerian maupun lembaga. ITSA, kata Hinsa, merupakan layanan monitoring BSSN terhadap kerentanan atau celah kerawanan sistem elektronik suatu lembaga.
Karena itu, adanya kejadian rentetan kebocoran data beberapa waktu terakhir juga menjadi pengingat semua instansi pemerintah untuk meningkatkan keamanan, termasuk peretasan oleh peretas atau hacker dengan nama Bjorka.
“Saya akui karena kita melaksanakan ITSA ya, yang harus kita bangun adalah kesadaran di semua penyelenggara sistem elektronik itu untuk mau mengevaluasi dan mau meningkatkan keamanannya,” kata Hinsa.
Sumber: Republika
