Lembaga politik berperan dalam indeks demokrasi.
MAKASSAR– Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri, Bahtiar, menyambut baik hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran nilai IDI menggunakan metode baru dan dalam rilis tersebut, nilai IDI level provinsi 76,80, IDI level pusat 81,33 dan IDI level nasional 78,12.
“Sekarang kita rata-rata Nasionalnya itu 78,12 itu masih masuk dalam kategori sedang, kalau ditingkat pusatnya sendiri sudah masuk dalam kategori baik sudah 81,33. Kalau rata-rata provinsi seluruh Indonesia itu ditingkatkan artinya ini berkaitan kita akan naik,” ujar Bahtiar dalam Rapat Fasilitasi Penguatan Demokrasi di Daerah di Makassar, Sulawesi Selatan (9/11/2022).
Bahtiar menambahkan bahwa salah satu indikator yang mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia itu adalah peran lembaga-lembaga politik di provinsi diantaranya DPRD termasuk partai politik. Ia pun mengapresiasi Gubernur Sulawesi Selatan yang merencanakan kenaikan bantuan parpol di Sulawesi Selatan.
“Ini merupakan tanda bahwa Gubernurnya punya kepekaan dan punya kemauan membangun seluruh aspek pembangunan negara kita termasuk aspek pembangunan partai politik. Nah, bentuk kongkritnya adalah memang ada sejumlah alokasi APBD yang di alokasikan untuk membangun di bidang politik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bahtiar juga mengapresiasi kerja keras pemerintah provinsi dan dukungan dari DPRD, masyarakat termasuk partai politik. Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan di bidang politik ini tidaklah mudah. “Kadang-kadang sebuah daerah sudah bagus indeks demokrasinya tiba-tiba ada peristiwa yang terjadi diluar kendali kita tiba-tiba IDI daerah itu merosot. Peristiwa itu di anggap mempengaruhi indikator-indikator atau aspek-aspek IDI. Jadi merawat IDI sama dengan merawat stabilitas politik dalam negeri,”ujar Bahtiar.
IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.Manfaat akademis IDI adalah dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. IDI yang di ukur tahun 2021, di ukur dengan 22 indikator yang meliputi aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Ada delapan provinsi yang termasuk dalam kategori yang nilai IDInya tinggi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Lampung.
Sumber: Republika
