IndonesianArabicEnglishRussianGermanChinese (Simplified)JapaneseTurkish

Pj Gubernur Diminta Segera Gelar RUPS, DPW CIC Aceh: Jangan Sampai Kupu-Kupu Malam Hinggap di Bank Aceh

Wakil Ketua DPW Corruption Investigation Commitee (CIC) Provinsi Aceh. FOTO/HAI/Saifullah Hayati Nur
Wakil Ketua DPW Corruption Investigation Commitee (CIC) Provinsi Aceh. FOTO/HAI/Saifullah Hayati Nur

BANDA ACEH – Wakil Ketua Corruption Investigation Committee (CIC) Provinsi Aceh, Sulaiman Datu, Kamis (8/12/2022) kepada HARIANACEH.co.id berbincang-bincang secara umum soal penanganan kasus korupsi yang saat ini kerap saja masih terjadi di Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang bermitra dengan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung ini berkantor pusat di Jakarta baru saja mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2022 yang diketuai Azi Nawawi dan Wakil Ketua CIC diduduki oleh Sulaiman Datu.

Dalam perbincangannya, Sulaiman Datu memulai perbincangan terkait isu implementasi soal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang tertuang dalam UUPA di Pronvisi Aceh. Salah satu yang mendorong perbankan di Aceh khususnya bank Aceh untuk menjadi pioner pilot project perbankan Syariah.

“Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu daya ungkit yang merupakan sebuah kekuatan sistem keuangan syariah yang mesti diterapkan oleh seluruh perbankan yang ada di Provinsi Aceh,” ucap Sulaiman Datu.

Selanjutnya, Sulaiman Datu juga menambahkan, selain menjadi pioner pilot project sistem keuangan perbankan Syariah, Bank Aceh juga harus segera menata sistem-sistem lainnya terutama sistem rekruitment kepegawaian yang jauh dari perilaku koruptif. 

“Dengan adanya Qanun LKS itu, tentu Bank Aceh Syariah (BAS) sangat diuntungkan karena sudah menerapkan sistem keuangan syariah di Bumi Serambi Mekkah yang menjadi keinginan bersama masyarakat Aceh, namun agar sistem keuangan syariah yang berbasis pada sistem Islam itu berjalan dengan benar dan sesuai jalur, tentu pelaku perbankan yang ada di dalamnya juga harus dijalankan secara Islami dan jauh dari perilaku curang dan koruptif,” timpal Wakil Ketua DPW CIC Provinsi Aceh itu.

Proses Rekruitmen Dirut Tidak Transparan

Jadi, sambung Sulaiman Datu lagi mengkritisi soal proses pemilihan Direktur Utama bank berplat merah itu. Sikap Ketua KRN yang dipimpin oleh Mirza Tabrani yang merupakan salah satu anggota Komisaris di Bank Aceh itu, terlihat politis dan tidak transparan dalam mengelola pemilihan orang nomor satu di Bank itu.

“Bank Aceh Syariah itu milik publik, artinya bank itu adalah milik rakyat Aceh, saya lihat Mirza Tabrani dan Taqwallah beserta komisaris lainnya justru tidak melakukan perilaku transparan dalam pemilihan Direktur Utama Bank Aceh, hal itu bisa dilihat dari tertutupnya dan tidak diumumkannya 13 nama calon tersebut kepada publik sebelum dilakukannya seleksi oleh LPPI. Bahasa mudahnya kita sebut saja ‘Uji Publik’. Seharusnya pengumuman ke-13 nama-nama itu diumumkan di media atau surat kabar agar rakyat Aceh bisa mengetahui siapa-siapa saja kandidat nama-nama mereka saat itu. Inilah yang saya katakan tidak terbukanya Ketua KRN dan anggotanya dalam proses rekruitment Direktur Utama Bank Aceh,” sambung Sulaiman Datu.

Ujuk-ujuk, kata Sulaiman Datu, dari ketigabelas nama itu akhirnya sudah tersaring dan tersisakan 6 nama yang menurut info yang berkembang di opini masyarakat, di antaranya adalah Nanang Hendriana, Asep Saripuddin dari pihak eksternal dan dari internal Bank Aceh Syariah ada Amal Hasan, Budi Kafrawi, Iskandar serta Muhammadsyah.

“Aneh memang, rakyat Aceh tidak tahu siapa-siapa saja ke-13 nama-nama kandidat calon Direktur Utama bank Aceh, padahal bank itu milik publik. Ujuk-ujuk, tiba-tiba sudah diseleksi oleh LPPI dan menyisakan 6 nama. Dari nama-nama ke-6 orang itupun saya tahunya dari kawan-kawan. Kemudian tanpa kita ketahui cuaca apa saat itu yang terjadi, tiba-tiba lagi muncul nama beberapa hari terakhir ini 3 nama calon direktur utama di antaranya Nanang Hendriana, Asep Saripuddin dan Muhammadsyah dan lagi-lagi saya tahunya dari mulut ke mulut, lalu pertanyaan mendasar yang mewakili masyarakat Aceh adalah siapa sebenarnya mereka-mereka itu?,” tanya Sulaiman Datu.

Inilah, kata Sulaiman Datu yang mesti dijelaskan oleh pihak KRN kepada publik saat itu. Siapa dan bagaimana profil mereka agar keingintahuan publik bisa terpenuhi. 

“KRN seharusnya setelah mendapatkan 6 nama-nama itu, sesegara mungkin kembali mengumumkannya kepada Publik, paling tidak mengumumkan wajah-wajah mereka di surat kabar baik cetak maupun online. Jadi nilai transparasinya terlihat dan tidak terkesan menutup-nutupi. Inilah yang saya katakan perilaku koruptif,” kritik Sulaiman Datu.

Kupu-Kupu Malam Hinggap di Bank Aceh

Tapi, Sulaiman Datu melanjutkan, kata dia, ke-6 nama yang sudah diketahui segelintir masyarakat termasuk dirinya dianggapnya sudah terjadi.

“Enam nama-nama itu sudah muncul ke publik dari mulut ke mulut, menurut saya ya sudahlah, itupun sudah terjadi, mestinya KRN umumkan nama-nama ke-6 nama yang lolos seleksi oleh LPPI saat itu dan inilah sesungguhnya perilaku transparan, jadi tidak terkesan KRN sedang bermain dadu,” singgung Sulaiman Datu.

Sulaiman Datu kemudian melanjutkan, saat ini sudah ada riak-riak yang juga muncul dan terdengar ke telinga segelintir masyarakat termasuk dirinya soal tiga nama yang dijagokan oleh beberapa kelompok untuk dijadikan calon kuat Dirut Bank Aceh yaitu Nanang Hendriana dan Muhammadsyah.

“Dan ini makin tidak baik tata kelolanya hemat saya, saya mendengar dan membaca beberapa media bahwa ada nama-nama yang dijadikan calon kuat dari dua nama Nanang dan Muhammadsyah, dan ini lagi-lagi adalah bagian dari perilaku koruptif,” sebut Putra Gayo Lues ini.

Untuk menghindari dampak koruptif yang ia maksud, ia meminta kepada seluruh pemegang saham seperti Pj Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Aceh untuk segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar dilakukan voting kepada 2 atau 3 nama yang sudah lolos seleksi oleh LPPI di antaranya adalah Nanang Hendriana, Asep Saripuddin dan Muhammadsyah. 

“Saya mendorong kepada KRN dan Timsel untuk segera mengadakan RUPS dengan menghadirkan Pj Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dilakukannya voting kepada tiga nama itu, selain PJ dan Sekda selaku pemegang saham, Bupati dan Walikota juga harus dilibatkan karena mereka juga adalah pemegang saham,” himbau Wakil Ketua CIC DPW Aceh.

Selain itu, timpal Sulaiman Datu lagi, sosok ke tiga nama itu juga harus diprofiling terlebih dahulu untuk ditampilkan di Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) Bank Aceh agar tidak terjadi seperti beli kucing dalam karung.

“Profiling sosok calon Dirut Bank Aceh juga penting, agar para pemegang saham di antaranya Pj Gubernur, Sekda, Bupati-bupati dan Walikota itu kenal siapa Asep Saripuddin, Muhammadsyah dan siapa itu Nanang Hendriana. Dari informasi yang saya peroleh dan saya dengar, nama salah seorang calon dikonotasikan seperti kupu-kupu malam. Setelah saya telusuri calon tersebut ini kerap pindah-pindah bank. Dari awalnya bekerja di BRI kemudian pindah ke BPR lalu pindah lagi ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dan kemudian berencana hinggap ke Bank Aceh Syariah (BAS),” tutup Sulaiman Datu.

0
senang
Senang
1
sedih
Sedih
0
terganggu
Terganggu
1
terkejut
Terkejut
0
parah
Parah
Pj Gubernur Diminta Segera Gelar RUPS, DPW CIC Aceh: Jangan Sampai Kupu-Kupu Malam Hinggap di Bank Aceh
Login

Halaman Login/Daftar Harian Aceh Indonesia, jika belum punya akun silahkan buat akun sekarang untuk memanfaatkan keistimewaannya, dan sepenuhnya gratis!