Taufiq menyampaikan, pasca Covid-19 juga isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengemuka sebelumnya, ternyata setelah kenaikan harga dimana kebiasaan dan telah lazim jika ingin dinaikkan harga BBM, maka dimulai dengan kekurangan stok pada SPBU dan antrian panjang untuk mendapatkannya.
“Dalam perjalanan waktu tahun ini, ternyata setelah kenaikan harga, tetap saja BBM bersubsidi langka dan stok persediaan BBM di SPBU dibatas,” jelasnya.
Ia menuturkan dalam teori hukum pasar permintaan (demand/D) dan penawaran (supply/S) semestinya kemudian berlaku keseimbangan harga baru (equilibrium price/E), atau D=S=Ep yang mampu menambah pendapatan dan keuntungan (profit/π) bagi Perusahaan Milik Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) yang bernama PT. Pertamina.
Dimana sebagai pasar monopoli minyak di negara ini telah mendapatkan untung besar dari strategi pasar yang dikuasai secara nasional sebagai konsekwensi rakyat menerima dengan ikhlas upaya paksaan kenaikan harga minyak sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Maka tidak ada persaingan pasar, yang ada hanya monopoli pasar BBM, secara liberalisme ekonomi rakyat setuju dengan harga baru, namun ternyata masih terjebak persoalan antrean panjang dan stok minyak yang terbatas di SPBU menjadikan rakyat mengalami kerugian berlipat ganda.
“Juga waktu antrean yang panjang menghabiskan waktu terbuang di SPBU, sehingga mengurangi produktivitas dan waktu kerja,” kata dia.
Demikian juga, rakyat juga paham bahwa Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi, tergabung dalam OPEC (Organization Petroleum Export Cooperation), bahkan pernah keluar dan masuk lagi menjadi anggota, yang memiliki persyaratan tertentu sebagai negara produsen minyak dan gas bumi dalam kapasitas produksi tertentu besar baik hitungan perhari, perbulan dan pertahun.
Hal ini tentunya menggambarkan negara penghasil minyak dan gas bumi terlibat dalam organisasi internasional seharusnya mampu mensejahterakan rakyatnya dari hasil bumi atau sumber daya alam produksi minyak dan gas bumi (migas) seperti banyak negara OPEC lainnya. Namun demikian secara terbalik dan tidak signifikan fenomena dan gambaran rakyat pada banyak SPBU antri mengisi BBM dan sering tidak kebagian setelah antre panjang dan lama.
“Ini memperlihatkan salah satu fenomena negara gagal dalam memenuhi kebutuhan minyak atau BBM yang sudah merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok rakyat untuk meningkatkan mobilitas dan kelancaran kerja serta produktivitas,” tegasnya.
Ia menerangkan, secara liberalisme ekonomi pemerintah memberikan peluang dan kesempatan persaingan masuknya perusahaan minyak skala internasional lainnya seperti Exon Mobil, Shell, Petronas dalam pasar persaingan sempurna untuk pemenuhan dan keperluan konsumsi minyak bagi masyarakat sebagaimana pasar persaingan terhadap barang dan jasa lainnya berlaku di pasar.
“Dengan demikian, fenomena antrean panjang setiap hari di banyak SPBU saat mengisi BBM secara realistik menunjukkan negara gagal untuk melayani permintaan dan pemenuhan kebutuhan rakyat,” pungkasnya.[]
Sumber: Republika
