WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) tidak akan berpartisipasi dalam konferensi di Washington DC untuk para ekonom senior karena kehadiran Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang merupakan pemimpin Partai Religious Zionist. Kendati Smotrich telah diberikan visa diplomatik oleh AS, ketidakhadiran Washington dalam konferensi tersebut adalah pesan yang jelas bahwa Smotrich diboikot karena pernyataan rasisnya tentang Palestina dan Desa Huwara.
Dilaporkan Middle East Monitor, Senin (13/3/2023), mantan walikota New York Michael Bloomberg telah mengkritisi perubahan hukum yang diusulkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bloomberg menyamakan tindakan Netanyahu dengan tindakan Presiden AS Richard Nixon yang dipermalukan dan menggambarkannya sebagai bencana bagi Israel.
Upaya Netanyahu untuk melindungi dirinya sendiri melalui reformasi hukum membuat puluhan ribu warga Israel percaya bahwa mereka akan mengalami penganiayaan dan diskriminasi berdasarkan sikap dan preferensi mereka. Selain itu, aliansi strategis antara Israel dan AS didasarkan pada komitmen bersama terhadap supremasi hukum, yaitu perbaikan yudisial yang diusulkan akan melemahkan hubungan Israel dengan dunia Barat.
Anggota Demokrat terkemuka dari Kongres AS telah mengirim surat kepada Presiden Joe Biden menuntut agar dia melakukan segala upaya untuk mencegah kerusakan sistem peradilan Israel. Para anggota Demokrat juga ingin Biden menggunakan segala macam upaya diplomatik untuk mencegah pemerintah sayap kanan Israel merusak institusi politik dan merusak kemungkinan solusi dua negara dengan Palestina.
Langkah ini menegaskan bahwa Netanyahu memimpin Israel menuju keretakan dengan AS, bukan hanya dalam masyarakat Israel. Perselisihan dengan AS akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi keamanan dan ekonomi Israel.
Peringatan diplomatik dari Washington kepada Netanyahu mengenai perombakan yudisial dan hubungannya dengan Palestina telah diabaikan. Akibatnya, kunjungan Smotrich ke AS untuk konferensi tersebut tidak akan mencakup pertemuan dengan pejabat senior pemerintah.
Langkah pemerintah AS memboikot menteri keuangan Israel mengirimkan pesan negatif kepada investor, bankir, dan pengusaha yang khawatir tentang konsekuensi perubahan Netanyahu terhadap peradilan ekonomi Israel. Setiap perdana menteri Israel yang baru terpilih secara tradisional berkunjung ke Washington. Kunjungan semacam itu memiliki kepentingan simbolis, dan menggambarkan hubungan khusus antara kedua negara, tetapi Netanyahu belum menerima undangan untuk mengunjungi AS setelah terpilih untuk kedua kalinya.
Tel Aviv mungkin kehilangan posisi istimewanya di Washington. Pernyataan rasis Smotrich tentang Huwara berdampak pada hubungan AS-Israel. Krisis Israel dengan AS dapat mempengaruhi kerja sama strategis, terutama pada program nuklir Iran.
Duta Besar AS untuk Tel Aviv, Thomas Nides telah menyarankan kepada Netanyahu untuk mengerem perubahan hukum. Selain itu, ringkasan Departemen Luar Negeri AS pada 2021 untuk pertama kalinya mencakup data tentang kekerasan tentara pendudukan Israel, polisi, dan pemukim terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Departemen Luar Negeri ASmeminta pemerintah Israel bertindak tegas untuk mencegah kekerasan terhadap warga Palestina. Amerika Serikat juga meminta Israel untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, terutama di Huwara.
Media Amerika meyoroti serangan terhadap pemerintah sayap kanan Israel. Komentator sepakat bahwa Netanyahu sedang menghancurkan masyarakat Israel dan mempertaruhkan masa depan institusi politik, serta peradilan di Israel demi memblokir dakwaan yang dihadapinya. Netanyahu berharap bahwa perubahan hukum akan mengakhiri persidangan atas tuduhan pelanggaran kepercayaan, penyuapan, dan penipuan yang dapat menjebloskan Netanyahu dalam penjara.
Tel Aviv belum lama ini menyambut kedatangan beberapa pejabat tinggi AS, yaitu Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan Kepala CIA William Burns. Para petinggi AS itu menyampaikan kekhawatiran mengenai reformasi peradilan yang diusulkan pemerintahan Netanyahu. Hal ini membawa pesan yang jelas bahwa perubahan peradilan ini tidak dapat diterima oleh Gedung Putih yang didukung oleh Senat, House of Representatives, Mahkamah Agung, dan Konstitusi AS.
