Sabtu, 27/04/2024 - 08:22 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

BISNISEKONOMI

Realisasi Belanja Dalam Negeri Pemerintah pada 2022 Mencapai Rp 762,7 Triliun

ADVERTISEMENTS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binar Pandjaitan mengatakan, realisasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan kementerian/lembaga dan juga BUMN pada 2022 mencapai Rp 762,7 triliun.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

 JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binar Pandjaitan mengatakan, realisasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan kementerian/lembaga dan juga BUMN pada 2022 mencapai Rp 762,7 triliun.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

“Realisasi ini berkontribusi satu persen dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5,31 persen,” kata Luhut di Istora Senayan, Rabu (15/3/2023).

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah
Berita Lainnya:
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan Bus Rosalia Indah Dapat Santunan

Luhut meminta semua pihak bisa mengunggulkan pembelian barang dari dalam negeri. Kata dia, ini salah satu langkah strategis untuk mengurangi impor dan menstabilkan devisa negara.

ADVERTISEMENTS

“Kita terus bergotong royong dan konsisten melaksanakan aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam merealisasikan bangga buatan Indonesia melalui anggaran belanja pemerintah. Sejak Presiden (Joko Widodo) mencanangkan aksi afirmasi ini melalui Inpres 2/2022 dapat kami sampaikan enam capaian besar pada 2022,” kata Luhut.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil

Tahun ini, Luhut mendorong untuk semua pihak bisa meningkatkan belanja produk dalam negerinya. Tahun ini, akan ada penghargaan sekaligus hukuman tambahan bagi K/L maupun pemda yang tidak mencapai target belanja PDN minimal 95 persen dari anggaran barang dan jasa, 5 juta produk tayang di e-Katalog, dan belanja sebesar Rp 500 triliun dari e-Katalog.

Berita Lainnya:
Luhut Hingga Kaesang Hadiri Halal Bihalal di Kantor Golkar

“Kami juga akan terus melakukan perbaikan proses bisnis dan dasar hukum kebijakan belanja PDN melalui perubahan penilaian TKDN dan percepatan pengesahan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik maksimal pada Agustus 2023 serta menyederhanakan berbagai regulasi termasuk pemberian insentif dan disinsentif,” kata Luhut.

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi