Terlebih terlihat dukungan pemerintah sebagaimana pidato Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin dalam sambutannya dalam acara Seremonial Peresmian Center of Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec) & Forum Nasional Keuangan Syariah. Beliau mengatakan dengan seremonial peresmian Shafiec & Forum Nasional Keuangan Syariah ini diharapkan bisa memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah dan digital (Detik.com, 14/3/2021). Menteri keuangan, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa bank syariah telah mampu bertahan mendukung perekonomian pasca pandemi.
Faktanya, Perbankan syariah di bawah naungan BI, dimana posisi BI adalah induk sistem perbankan di Indonesia sehingga rujukan sistemnya adalah kapitalis, meskipun berbagai transaksi maupun istilah terkesan islami. Untuk persoalan penyelesaian data saja, BSI menurunkan tenaga ahli terbanyaknya dari Bank Mandiri, hanya karena saham terbesar dimiliki oleh salah satu bank konvensional. Permodalan dalam bentuk saham ini makin menguatkan betapa kuasanya kapitalisme, dan bank syariat berputar dalam pusarannya. Bisakah bank syariat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu menjadi representasi penerapan Islam Kaffah?
Dilansir dari detiksultra.com (24/12/2018), Pakar ekonomi Islam, Dwi Condro Triono menilai, bank-bank yang saat ini mengklim dirinya sebagai perbankan berbasis syariah, sebenarnya tidak islami. Artinya, perbankan tersebut transaksinya masih banyak yang tidak sesuai syariah.
Misalnya saja, Ia menambahkan, dalam transaksi pinjam meminjam yang dijalankan oleh bank syariah, masih ada unsur keharamannya. Di antaranya dalam sistem bagi hasil (mudharabah), tidak dilakukan secara adil karena yang dibagi hanya keuntungannya saja, sedangkan saat peminjam mengalami kerugian, ruginya ditanggung sendiri oleh peminjam.
“Bank itu sulit disyariahkan, karena bank adalah lembaga bisnis bukan lembaga sosial. Sehingga bank akan terus mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Makanya itu, yang dibagi hasil hanya keuntungannya saja,” katanya pada Seminar Nasional Ekonomi di UHO.
Ditambah lagi, lanjutnya, di bank syariah juga terjadi multi akad (perjanjian atau kesepakatan) atau dua akad dalam satu transaksi. Jelas hal itu menyalahi syariat. Dimana, bank sebagai pengelolah melakukan akad dengan nasabahnya yang sebagai pemodal, namun disaat yang sama, bank ini juga bertindak sebagai pemodal dengan meminjamkan uang kepada nasabah lainnya untuk mengelola uang tersebut.
Fungsi Perbankan dalam Sistem Kapitalisme
Masih menurut Dwi Condro Triono, dalam dunia ekonomi, posisi lembaga perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi antara dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang kelebihan uang dan yang kekurangan uang. Kelompok masyarakat yang kelebihan uang, biasa disebut dengan Rumah Tangga dan yang kekurangan uang adalah Para Pengusaha. Seluruh kelebihan uang yang ada di Rumah Tangga akan disedot ke lembaga perbankan, dengan kompensasi bunga simpanan. Selanjutnya uang yang sudah masuk di lembaga perbankan akan disalurkan ke para pengusaha, dengan kompensasi harus memberi bunga pinjaman kepada bank.
Posisi lembaga perbankan yang begitu sentral itulah yang membuat lembaga ini layak disebut sebagai jantungnya ekonomi. Oleh sebab itulah, keberadaan aktivitas ekonomi dan bisnis tidak dapat dilepaskan dengan lembaga perbankan ini. Ibaratnya, jika tidak ada bank, maka matilah bisnis kita. Sebagaimana manusia, jika jantungnya rusak, apalagi hilang, maka matilah manusia itu.
Dengan adanya fakta seperti di atas, maka upaya yang dilakukan oleh umat Islam, terutama dari kalangan pakar ekonominya ada dua, yaitu: pertama, membuat lembaga perbankan tandingan, yaitu Perbankan Syari’ah. Kedua, mengeluarkan pendapat tentang “halal”-nya bunga bank. Dari sini bisa disimpulkan, dukungan pemerintah terhadap keberadaan bank syariah tak berbeda sebagaimana dukungannya kepada bank konvensional, sebagai sumber keuangan (permodalan) semata yang akan menumbuhkan investasi-investasi di negeri ini dengan pelaku pengusaha multinasional bahkan multilateral.
