MANOKWARI — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Emba Rantelino mengatakan pembangunan Pasar Sanggeng di wilayah itu menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kurang Rp140 miliar.
“Semula itu pagunya Rp160 miliar, setelah direvisi lebih kurang Rp140 miliar yang dianggarkan dalam dua tahun,” kata Emba Rantelino di Manokwari, Senin (12/6/2023).
Ia menjelaskan seluruh proses pelelangan hingga pembangunan fisik pasar modern tersebut menjadi kewenangan Kementerian PUPR, sedangkan pemerintah daerah melalui Dinas PUPR bertugas menyiapkan desain bangunan pasar dan pematangan lahan.
Pembangunan pasar itu merupakan satu dari lima proyek strategis Pemerintah Kabupaten Manokwari yang telah disetujui oleh pemerintah pusat.
“Kita sudah selesaikan gambar dan telah dikirim ke kementerian, sekarang pematangan lahan sudah 75 persen,” jelas dia.
Menurut dia bangunan Pasar Sanggeng menggunakan konstruksi beton tiga lantai dengan target penyelesaian pada pertengahan tahun 2024.
Oleh sebabnya, proyek pembangunan nantinya dikerjakan perusahaan konstruksi dengan kualifikasi yang sesuai melalui mekanisme pelelangan di kementerian.
“Ini proyek multiyears kontrak dengan kategori bangunan struktur tingkat tinggi, makanya dikerjakan perusahaan kualifikasi teruji,” tutur Rantelino.
Ia menambahkan bahwa dalam proses pembersihan lahan sisa bangunan pasar lama setelah dibongkar, terdapat empat rumah tokoh milik pedagang yang harus dirobohkan.
Besaran biaya ganti rugi yang dialokasikan pemerintah daerah untuk empat pedagang mengacu pada perhitungan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Kajian KJPP sudah selesai, setelah pembayaran ganti rugi kita lanjut pembongkaran dan progresnya kita lapor ke kementerian supaya segera dibangun,” ujar Rantelino.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar seremonial pembongkaran gedung Pasar Sanggeng yang lama pada 8 Maret 2024, dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Petronela Wanggai, salah satu pedagang mengapresiasi upaya pemerintah kabupaten melakukan renovasi total terhadap pasar tersebut lantaran bangunan lama sudah tidak layak.
Ia berharap setelah gedung pasar baru rampung dibangun, pemerintah daerah melakukan penataan pedagang sesuai jenis komoditas jualan.
Misalnya pembagian blok pedagang pakaian terpisah dari pedagang sembako, guna memudahkan para pembeli yang berkunjung.
“Kalau pasar yang lama tidak teratur sehingga pembeli kalau masuk selalu tanya,” kata Petronela.
sumber : Antara
Sumber: Republika
