DEPOK – Salah satu orang tua calon siswa SMP asal Kota Depok, Hardiansyah meminta wali kota atau pejabat di Pemkot Depok untuk aktif membongkar dugaan kecurangan yang ada di PPDB tahun ini. Ia kemudian membandingkan respons Wali Kota Bogor Bima Arya dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait isu ini.
“Kayak Bima Arya harusnya disidak. Harusnya begitu, apalagi sekarang sudah mau tahun politik, harusnya kan bisa lebih aktif,” jelas warga Kelurahan Abadijaya ini kepada Republika.co.id, Selasa (11/7/2023).
Menurutnya, PKS yang memimpin di Depok saat ini seharusnya bisa aktif bersuara dalam menyingkap kejanggalan-kejanggalan PPDB yang dikeluhkan orang tua siswa. “Apalagi PKS kan emang basisnya di Depok, harusnya perbaikan lah jangan terlalu diem,” katanya
Herdiansyah menjelaskan, dirinya melihat sendiri kejanggalan dalam PPDB SMP tahun ini. Kejanggalan terlihat saat ada salah seorang teman anaknya yang bisa lulus jalur zonasi, sementara anak Herdiansyah tidak. Padahal mereka tinggal berdekatan dan pemberitahuan di laman PPDB menyebut bahwa anak tersebut tinggal 100 hingga 150 meter saja dari sekolah. Adapun status jarak anaknya tetap 1,5 kilometer.
Belum lagi terkait isu yang beredar soal jual beli kursi sekolah negeri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini yang menjegal kesempatan banyak anak yang seharusnya berhak mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
“Memang kita nih sebagai orang tua miris aja kenapa sih sistem penerimaan SMP itu jadi kayak gini. Kita ada istilah katanya bukan rahasia umum ada jual kursi, kita tahulah, tapi kita kan nggak mau didik anak kita seperti itu,” ujarnya.
Herdiansyah merupakan salah seorang wali calon siswa SMP yang anaknya tidak bisa masuk SMP negeri jalur zonasi. Ia telah mencoba tiga sekolah negeri di Depok, tapi karena letak sekolah dinilai terlalu jauh dari rumah, anaknya tidak bisa lolos PPDB jalur zonasi.
“Di SMP 4 sempat masuk ke dalam web terus terlempar, jaraknya kalau dari aplikasi PPDB itu 1,5 kilometer. Terus saya coba lagi yang kedua, ke SMP 3 Depok, jarak dari rumah melalui aplikasi 1,6 (kilometer) itu juga terlempar. Terus terakhir kemarin sore saya majuin lagi pilihannya ke SMP 22, jaraknya sekitar 1,9 (kilometer), kelempar juga,” katanya.
Orang tua siswa lain, Saani berharap agar sekolah negeri di Depok bisa diperbanyak. Banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dikatakannya adalah karena jumlah sekolah negeri di Depok yang sangat minim.
“Ya kalau memang mau menerapkan zonasi, sekolah negerinya harus ditambah seperti Jakarta. Jangan pake kebijakan latah, sekolah negerinya masih sedikit dibanding jumlah penduduk. Ya pake seleksi nilai saja biar fair,” jelasnya.
Seperti diketahui, Wali Kota Bogor Bima Arya baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah rumah di sekitar SMAN 1 Bogor untuk mengklarifikasi soal alamat pendaftar calon peserta didik dan kartu keluarganya (KK). Dari sidak tersebut ditemukan adanya dugaan manipulasi KK.
Sumber: Republika
