JAKARTA — Masalah terkait rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) di beberapa jenis motor produksi PT Astra Honda Motor (AHM) belum menemukan jalan keluar. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) meminta Honda bisa membuka pusat bantuan.
“Astra Honda Motor kami minta untuk membuka semacam keluhan sentral untuk menampung keluhan-keluhan konsumen,” kata Senior Investigator KNKT Ahmad Wildan kepada Republika.co.id, Senin (28/8/2023).
Dengan adanya pusat pengaduan, Wildan menyebut dapat membantu proses identifikasi persoalan eSAF Honda. Dia menuturkan, pusat pengaduan dapat dibuka di setiap Astra Honda Authorized Service Station (AHASS).
“Terkait dengan rangka honda eSAF tadi bisa menghubungi AHASS terdekat sampai mendapatkan layanan pemeliharaan perawatan sesuai dengan kondisi yang ada,” jelas Wildan.
Dia memastikan, AHM sudah langsung berkoordinasi dengan semua cabang AHASS berkaitan dengan pembukaan pusat pengaduan. Instruksi tersebut sudah disampaikan setelah pembahasan bersama KNKT, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Honda pada Senin (28/8/2023).
“Jadi, ketika masyarakat ada keluhan terkait rangka eSAF silakan datang ke AHASS,” tutur Wildan.
Dia menuturkan, setelah pelaporan dilakukan maka pemeriksaan baru bisa dilakukan oleh Honda. Jika memang harus diganti, Wildan menegaskan hal tersebut wajib diperbaiki oleh Honda.
“Artinya, jangan sampai masyarakat dirugikan, sambil menunggu kami melakukan penelitian lebih untuk mendapatkan hasil lebih lanjut,” ungkap Wildan.
Sebelumnya, GM Corporate Communication PT Astra Honda Motor, Ahmad Muhibbuddin memaparkan, terkait perbaikan rangka eSAF yang patah di Bengkel AHASS bagi motor-motor yang baru dibeli, AHM memberikan garansi rangka sepanjang 10 ribu kilometer atau selama satu tahun, tergantung mana yang lebih dulu tercapai.
Lalu, terkait motor-motor yang sudah tidak memiliki garansi namun terjadi patah pada rangka eSAF, Muhibbuddin mengatakan perlu dilihat terlebih dahulu penyebabnya. “Jika tidak perlu diperiksa lagi lebih detail penyebabnya apa, nanti akan dilihat apakah keluhan konsumen ini bisa diberikan kebijakan khusus,” kata Muhibbuddin.
Sumber: Republika
