Upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk transformasi BUMN terus berlanjut. (ilustrasi)
JAKARTA — Upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk transformasi BUMN terus berlanjut. Terbaru, mantan Presiden Inter Milan itu akan melakukan merger atau menggabungkan BUMN yang bergerak di sektor galangan kapal yakni PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero) yang saat ini tergabung dalam klaster industri manufaktur (KIM).
“Ada BUMN galangan yang akan kita merger nanti,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Langkah merger sendiri menjadi salah satu upaya Erick dalam menciptakan tata kelola perusahaan pelat merah yang profesional, efektif, dan efisien. Erick pun akan mengoptimalkan alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMN.
Erick mengatakan realisasi anggaran Kementerian BUMN hingga kuartal II tahun anggaran 2023 sebesar Rp 146,31 miliar atau 60,58 persen dari pagi anggaran Kementerian BUMN yang sebesar Rp 241,5 miliar. Erick menyampaikan realisasi anggaran Kementerian BUMN selalu berada di angka 90 persen setiap tahunnya. Erick mengatakan prestasi ini tak lepas dari dukungan Komisi VI DPR.
“Ini pertama kalinya pagu anggaran kita (untuk 2024) akan tembus di atas Rp 305 miliar,” ucap Erick.
Erick menyampaikan Kementerian BUMN memiliki sejumlah prioritas dalam mengoptimalkan pagu anggaran tersebut. Antara lain pengembangan BUMN di berbagai sektor, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko BUMN, restrukturisasi BUMN karya, Defend ID, serta BUMN galangan kapal.
“Lalu juga monitoring penugasan BUMN seperti pembangunan infrastuktur, minerba, pangan, pariwisata, dukungan konsolidasi holding Danareksa, BUMN Farmasi, kehutanan, dan juga manufaktur, pengelolaan TJSL BUMN, kemudian inventarisir aset bermasalah di BUMN yang sedang kita rapikan sekarang,” kata Erick.
Sumber: Republika
