Bakal Calon Presiden Anies Baswedan (kiri) dan Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (kanan) memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9/2023). Pertemuan tersebut merupakan kunjungan pertama Anies – Cak Imin (AMIN) ke kantor DPP PKS usai dideklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Pertemuan tersebut dilakukan oleh tiga partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang dihadiri sejumlah petinggi partai dari PKS, PKB dan Nasdem untuk membahas tentang kerjasama politik.
JAKARTA — Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak membawa embel-embel NU. Muhaimin menegaskan setuju dengan pernyataan tersebut.
“Setuju itu keputusan yang harus didukung, PKB juga mendukung sikap itu,” tegas Muhaimin di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/9/2023) malam.
“Ya demokrasi kan memberi kebebasan semua warga untuk menentukan pilihannya,” ujarnya menambahkan.
Sebelum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Muhaimin sebagai bakal cawapres Anies, Gus Yahya menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak memiliki kedekatan dengan partai politik manapun. Termasuk PKB yang dipimpin Muhaimin.
Gus Yahya menegaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang lahir dari rahim warga NU. Namun setelah berdiri, PBNU tidak ikut terlibat dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian.
PKB, kata dia, harus berkompetisi secara sehat dan rasional tanpa membawa embel-embel PBNU. Ia mempersilakan masyarakat untuk menilai dan mengamati partai politik dengan rasional.
“Nah, sudah dibuatkan (partai), ya sudah. PBNU, ya, tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini. Silakan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional,” katanya.
Ia pun meminta kepada warga NU yang ikut dalam kontes politik untuk bersaing secara sehat dengan menunjukkan kredibilitas dan prestasi. Mereka juga diminta untuk tidak membawa NU dalam politik praktis.
“Tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU misalnya. Kalau ada orang NU termasuk pengurus menjadi aktivis partai, itu pribadi. Bukan lembaga,” kata dia.
Sumber: Republika
