Ilustrasi Pertashop.
JAKARTA — Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai bisnis Pertashop kini tengah lesu dan perlu perhatian agar dapat kembali bergairah. Ia mengusulkan, salah satu cara yang bisa diambil dengan mengizinkan Pertashop menjual BBM Pertalite.
Seperti diketahui, selama ini Pertashop hanya diperbolehkan menjual Pertamax oleh Pertamina. Namun, belakangan, setelah kenaikan harga BBM, konsumen yang telah menggunakan Pertamax kembali pada Pertalite yang lebih murah dan berdampak pada turunnya pendapatan Pertashop.
Fahmy menuturkan, Pertashop yang notabene terdapat di zona-zona pinggiran daerah yang jauh dari SPBU memang kurang tepat bila hanya menjual produk nonsubsidi seperti Pertamax.
“Konsumen Pertamax bukan di daerah (pinggiran) itu, jadi salah satu cara untuk selamatkan Pertashop, izinkan dia jual Pertalite agar konsumen kembali bertambah,” kata Fahmy kepada Republika.co.id, Rabu (11/10/2023).
Ia menilai, pemberian izin kepada Pertashop untuk menjual Pertalite yang merupakan bahan bakar bersubsidi tak akan menimbulkan masalah untuk saat ini. Pasalnya, hingga tahun depan Presiden Joko Widodo dipastikan tak akan melakukan perubahan kebijakan terhadap penyediaan Pertalite. Sebab tengah dalam situasi tahun politik.
Wacana seperti penghapusan Pertalite di tahun depan dan berganti menjadi Pertamax Green 92 diyakini Fahmy tak akan dilakukan. Sementara untuk lonjakan konsumsi juga diyakini tidak akan mengalami perubahan signifikan. Sebab, diizinkannya Pertashop menjual Pertalite hanya membuat migrasi konsumen dari SPBU menjadi ke Pertashop. Terutama bagi mereka yang berada jauh dari lokasi SPBU.
Hanya saja, Fahmy mengatakan, konsumsi Pertalite memang perlu dikontrol. Pasalnya, BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat bawah justru bebas diperjualbelikan. Pembatasan Pertalite seperti hanya boleh dibeli oleh kendaraan roda dua atau angkutan perkotaan dinilainya lebih memungkinkan dilakukan pemerintah.
“Pembatasan Pertalite lebih rasional dilakukan daripada penghapusan sehingga orang yang memang tidak berhak beli Pertalite harus pindah ke BBM nonsubsidi,” katanya.
Sumber: Republika
