Capres no urut 1 Anies Baswedan pada sesi debat capres. Kala itu, Anies menyebut Wakanda No More, Indonesia Forever.
JAKARTA — Calon presiden nomo urut satu, Anies Baswedan, menyebut kata “Wakanda” saat mengakhiri acara Debat Pilpres pada Selasa (12/12/2023). Kala itu, dia mengucapkan kalimat “Wakanda No More, Indonesia Forever”.
Setelah debat capres, istilah itu menjadi trending di dunia maya. Sebenarnya apa itu Wakanda dan mengapa Anies menyebut kata itu?
Wakanda dan Konoha kerap disematkan oleh masyarakat Indonesia di media sosial saat hendak mengkritisi kebijakan pemerintah. Dilansir laman Marvel Cinematic Universe, Wakanda yang secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Wakanda adalah negara kecil terisolasi dan terkurung oleh daratan di wilayah Afrika dalam film Black Panther yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat.
Negara ini merupakan salah satu negara dengan teknologi paling maju di muka bumi, yang dikenal karena kaya akan kandungan unsur vibranium. Wakanda adalah negara monarki konstitusional, dengan Raja M’Baku sebagai kepala negara dan ibu kota negaranya adalah Birnin Zana.
Untuk menjamin keamanan kerajaan, Anjing Perang ditugaskan sebagai badan intelijen pusat dan polisi rahasia Wakanda. Militer Wakanda terdiri atas Pengawal Kerajaan Wakanda, termasuk juga Dora Milaje, kelompok elit prajurit yang semuanya perempuan.
Sayangnya, berbanding dengan pengertian itu, “Wakanda” yang banyak disebut saat ini justru berbanding terbalik. Penggunaan istilah Wakanda sendiri disebut-sebut bermula saat seorang influencer menceritakan kasus model papan atas Australia, Michelle Leslie. Dia ditahan polisi Indonesia atas tuduhan kepemilikan narkoba pada 2005.
Dalam cerita Leslie, ia memakai istilah “polisi Wakanda” untuk menyebut polisi Indonesia. Influencer itu merasa kecewa atas sikap oknum polisi Indonesia yang meminta uang sejumlah ribuan dolar kepada Michelle Leslie, untuk membebaskan sang model dari jeratan hukum.
Sejak saat itu, istilah Wakanda marak digunakan sebagai plesetan dari kata Indonesia sampai saat ini. Anies pun menyoroti hal tersebut sebagai bentuk penjelasannya bahwa demokrasi Indonesia sedang bermasalah, dan ia berjanji akan merevisi Undang-Undang ITE.
Sumber: Republika
