Foto udara perumahan subsidi di Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (13/12/2023). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan batasan harga rumah untuk program Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) naik berkisar tujuh persen pada rentang Rp166 juta sampai Rp240 juta yang berlaku pada tahun 2024 mendatang.
JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun pada tahun ini
“Pada tahun ini, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan FLPP sebesar Rp 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah,” ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Dia juga menambahkan, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp 0,68 triliun untuk 166 ribu unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp 0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
“Namun, sesuai dengan hasil Rapat Internal 27 Oktober 2023 Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di tahun 2024 menjadi 220 ribu unit,” katanya.
Pada tahun 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp 26,3 triliun dana FLPP untuk 229 ribu unit rumah, Rp 895 miliar untuk penyaluran 220 ribu unit SBUM, Rp 52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp 1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
“Kami optimis dan tetap mendorong, serta diiringi semangat dan kerja sama di antara pemangku kepentingan program pembiayaan perumahan, agar seluruh target program tahun 2024 dapat tercapai,” kata Basuki.
Sebagai informasi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mengatasi kekurangan perumahan (backlog).
sumber : ANTARA
Sumber: Republika
