WASHINGTON — Pada 2021 lalu Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Cori Bush menyebut mantan Presiden Donald Trump sebagai “mantan pemimpin supremasi kulit putih.” Sebelumnya pada 2018 lalu Hillary Clinton juga menyebut Trump sebagai “bodoh” dan “rasis” setelah ia berulang kali membuat pernyataan yang merendahkan Haiti dan negara-negara Afrika.
Baru-baru ini mantan calon kandidat presiden dari Partai Republik Nikki Haley mengatakan pernyataan Trump mengenai warga Afrika-Amerika “menjijikan.” Terlepas dari semua ini dan persaingan ulang Presiden Joe Biden dengan Trump pada November 2024 mendatang, jajak pendapat justru menunjukkan dukungan warga kulit hitam AS pada Trump terus meningkat.
Dikutip dari Aljazirah, Rabu (20/3/2024) pada 2016 lalu berdasarkan exit polls Trump hanya mendapatkan delapan persen suara dari warga kulit hitam, dukungan tertinggi warga kulit hitam pada kandidat Partai Republik sejak George Bush pada tahun 2000. Dalam pemilihan 2020 lalu angka dukungan warga kulit hitam pada Trump naik 12 persen.
Sementara jajak pendapat berbeda-beda tapi survei GenForward baru-baru ini menunjukkan bila pemilihan presiden digelar sekarang maka Trump akan menerima 17 persen suara dari warga kulit hitam. Sementara 20 persen mengatakan mereka memilih orang lain selain Trump atau Biden.
Pemilih kulit hitam di Amerika Serikat (AS) unik, sebab satu-satunya pemilih yang konsisten mengidentifikasi diri mereka sebagai pemilih Partai Demokrat. Pada 2020 lalu hampir 77 persen pemilih kulit hitam yang mendukung Partai Demokrat. Dibandingkan pemilih kulit putih yang sebanyak 42 persen dan pemilih Latin 63 persen.
Namun kini hanya 63 persen pemilih kulit hitam yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Partai Demokrat yang mengatakan akan mendukung Biden pada pemilihan presiden tahun ini. Angka ini dapat menimbulkan masalah bagi Partai Demokrat terutama di negara bagian-negara bagian dengan massa mengambang atau yang dikenal sebagai swing state.
Untuk memahami sejarah hubungan pemilih kulit hitam dengan Partai Republik perlu ditelisik pola pemilihan umum sejak abad ke-20. Sebelum 1930-an Partai Republik dan Demokrat sulit mendapat dukungan dari pemilih kulit hitam dan putih. Namun pemilihan Franklin D Roosevelt tahun 1932 memicu perubahan pemilih kulit hitam ke Partai Demokrat.
Menurut dari Joint Center for Political and Economics Studies, Roosevelt mendapatkan 71 persen pemilih kulit hitam dalam pemilihan presiden. Masyarakat kulit hitam AS menjadi kelompok yang paling terdampak Depresi Besar.
Roosevelt meluncurkan program pemulihan ekonomi, New Deal sebagai upaya untuk memperbaiki masalah ekonomi itu. “Di antara warga Amerika, tidak boleh ada orang dan ras yang dilupakan,” kata Roosevelt saat itu.
Partai Demokrat akan terus menarik pemilih Partai Republik pada akhir 1940-an ketika Harry S Truman, presiden dari Partai Demokrat lainnya, menandatangani perintah eksekutif pada 26 Juli 1948 yang memerintahkan desegregasi Angkatan Bersenjata AS.
Hal ini membuat marah sekelompok anggota Partai Demokrat, yang dikenal sebagai Dixiecrats, yang menentang undang-undang hak-hak sipil dan ingin mempertahankan segregasi di negara-negara bagian selatan. Pada Juli 1948 kaum Dixiecrats mengadakan konvensi terpisah di Birmingham, Alabama, di mana mereka mencalonkan Gubernur South Carolina Strom Thurmond, seorang pendukung segregasi, sebagai calon presiden dengan apa yang mereka sebut sebagai tiket “Hak-hak Negara Bagian” yang menyerukan hak untuk mempertahankan segregasi.
Meskipun Thurmond memenangkan lebih dari 1,1 juta suara dalam pemilihan presiden 1948, jumlah ini hanya 2,4 persen dari total suara yang masuk dan ia akhirnya dikalahkan oleh Truman, yang memenangkan 303 suara elektoral melawan 39 suara Thurmond.
Thomas Dewey, kandidat dari Partai Republik, meraih 189 suara. Partai Demokrat terus mendapatkan suara warga kulit hitam pada tahun 1964 dengan disahkannya Undang-Undang Hak Sipil dan Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965 di bawah Presiden Lyndon B Johnson dari Partai Demokrat.
