BANDA ACEH – Seperti yang diprediksi, kasus korupsi di PT Timah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 271 triliun tidak hanya berhenti di Harvey Moeis dan Helena Lim.
Lebih jauh, beredar kabar ada pensiunan jenderal bintang empat di pusaran korupsi tambang tersebut. Sang jenderal ini disebut punya peran sebagai pelindung mereka yang terlibat kejahatan ini.
Hingga saat ini, publik masih penasaran, siapa Jenderal Bintang 4 berinisial B paling berkuasa dalam Kasus Korupsi Timah yang menjadi beking para pengusaha besar tersebut.
Kalau sosok pengusaha, sejauh ini yang sudah terseret adalah Bos Sriwijaya Air Hendry Lie, perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) Harvey Moeis, dan bos timah Thamron alias Aon.
Mereka kini telah ditahan dan dijadikan sebagai tersangka.
Soal adanya sosok jenderal purnawirawan tersebut kali pertama diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus.
Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, bintang 4 merujuk pada pangkat Jenderal.
Jika TNI, sosok itu biasanya adalah mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, sedangkan di Polri, perwira yang pernah memiliki empat bintang di pundak, hanyalah kapolri atau bekas kapolri.
Meski dalam catatan, baik di TNI maupun Polri ada juga perwira yang meraih bintang 4 tanpa pernah menjabat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, maupun Kapolri.
Sejauh ini Iskandar Sitorus tak menjelaskan secara detail sosok bintang 4 diduga beking praktik hitam tambang timah itu.
Dia hanya mengatakan, bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam.
Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini, Iskandar menyatakan gubernur di Bangka Belitung.
Pada periode kasus itu terjadi, lanjut Iskandar, harusnya diseret kepala dinas pertambangan, kepala dinas kehutanan, dan kepala dinas perikanan diperiksa oleh pihak penegak hukum.
“Tidak mungkin mereka tidak tahu itu tugas pokok mereka. Kenapa tidak dari dulu dibongkar?
Tentu ade beking, orang yang punya kewenangan, berpengaruh kekuasaan.
Mereka itu berseragam, punya pangkat di pundak, tidak tanggung-tanggung bintang sampai 4.
Mereka menyukseskan maling ini. Oknum gubernur harus diperiksa,” Jelas Iskandar Sitorus.
Iskandar Sitorus menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktik hitam pertambangan timah tersebut.
Dia melanjutkan, pensiunan bintang 4 itu berinisial B dan seorang laki-laki.
Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya.
Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter.
Orang yang membeli smelter ini, seolah-olah dibuat benar-benar kaya.
Padahal orang yang beli smelter itu tidak benar-benar kaya dan oleh Iskandar Sitorus hal ini disebut unik.
Buka kotak pandora
Kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 jadi sorotan publik.
Bukan hanya soal perkiraan kerugian negara yang menembus angka Rp 271 triliun tapi juga diperkirakan kasus ini bak kotak pandora yang jika dibuka bakal menyeret banyak pihak.
Pada awal kasus ini menyeruak ke publik, ada dua nama yang menjadi sorotan masyarakat: Helena Lim dan Harvey Moeis, suami artis cantik Sandra Dewi.
Helena Lim selama ini dikenal sebagai perempuan berjuluk Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK).
Sedangkan Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya.
Bahkan, nama putra bungsu Presiden, Kaesang Pangerap pun sempat terseret-seret dalam kasus ini.
Berawal dari Helena Lim setelah ditetapkan tersangka dan membuat orang makin penasaran ingin mengenal sosoknya hingga mencari jejaknya di berbagai media sosial.
Kemudian didapatlah “jejak digital”, Helena Lim pernah diundang oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dalam podcastnya.
Yang membuat masalah ini kian melebar, Kaseang video podcastnya dengan Helena dari platform YouTube, hanya beberapa hari lalu, setelah Helena ditetapkan sebagai tersangka.
Daftar para tersangka
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.
