Fraksi Abdya Maju DPRK Dikritik Karena Mengabaikan Kepentingan Rakyat

BLANGPIDIE – Sembilan anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) yang tergabung dalam Fraksi Abdya Maju mendapat sorotan tajam karena dianggap mengabaikan kepentingan rakyat setelah mangkir dari Sidang Paripurna pengesahan Anggaran 2025.

Padahal mereka baru dilantik sebagai wakil rakyat, namun sudah terkesan lebih mementingkan urusan lain daripada menghadiri sidang paripurna yang kepentingannya untuk rakyat dan daerah.

Ditambah lagi, sidang paripurna tersebut merupakan yang perdana sejak anggota DPRK Abdya periode 2024-2029 dilantik.

Informasi yang dihimpun wartawan di Blangpidie, Sabtu, menyebutkan bahwa ketidakhadiran mereka menyebabkan pengesahan anggaran ABPK 2025 gagal dan memicu kekecewaan serta kritik dari berbagai pihak.

Menurut isu yang berkembang, sebelumnya undangan paripurna itu ditandatangani oleh Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi. Namun, secara tiba-tiba pimpinan dewan itu membatalkan sidang paripurna dengan alasan masih dinas luar.

Anehnya lagi, pembatalan tersebut dilakukan secara pribadi oleh ketua DPRK yang diberitahukan melalui pesan WhatsApp, bukan secara resmi.

Pembatalan agenda sidang paripurna tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena sebelumnya sudah disepakati dengan Badan Musyawarah dan bahkan undangannya pun sudah diedarkan termasuk untuk Forkopimkab Abdya.

“Sidang Paripurna pengesahan anggaran pada Jumat (22/10) kemarin gagal karena rapat tidak mencapai kuorum,” ungkap Wakil Ketua DPRK Abdya, Nurdianto.

Menurut Nurdianto, rapat paripurna pengambilan keputusan harus dihadiri 2/3 atau sekitar 18 orang dewan dari 25 anggota DPRK. Sementara kemarin sembilan di antaranya tidak hadir.

“Kalau mau tidak hadir itu hak masing-masing anggota DPRK. Tapi kalau membatalkan agenda yang sudah disepakati dengan Badan Musyawarah itu tidak bisa dibatalkan oleh ketua atau pimpinan DPRK karena semua ada aturannya,” ungkapnya.

Nurdianto dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran sembilan anggota Legislatif dari Fraksi Abdya Maju dalam rapat penting yang digelar pada Jumat (22/10) untuk membahas anggaran daerah.

Menurutnya, meskipun ketidakhadiran anggota DPRK sering terjadi, kali ini kepentingan daerah seharusnya lebih diutamakan sesuai dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan.

“Ketidakhadiran 9 anggota DPRK dari Fraksi Abdya Maju, termasuk ketua DPRK, sangat merugikan. Anggaran yang harus segera disahkan bisa saja berubah menjadi Perbup, yang sangat merugikan masyarakat Abdya,” ujar Nurdianto dengan nada serius.

Pernyataan tersebut disampaikan Nurdianto di hadapan Wakil Ketua I DPRK Tgk Mustiari, serta di hadapan sejumlah anggota dewan lainnya seperti Agusri Samhadi, Jasman, dan Mukhlis.