Nurdianto menjelaskan bahwa jika anggaran disahkan melalui Perbup, maka gaji untuk ribuan tenaga kontrak selama satu tahun ke depan tidak akan terealisasi.
Begitu juga dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN dan anggaran-anggaran lainnya juga akan terdampak, karena penggunaannya mengacu pada aturan tahun sebelumnya, di mana gaji honorer hanya bisa dibayarkan selama 6 bulan.
“Saya berharap kegiatan ini tidak dipolitisasi. Kita tentu tidak tahu siapa yang nanti terpilih menjadi bupati. Kemarin, kami yang hadir tidak berada dalam ranah politik itu, tetapi masyarakat dapat menilai siapa yang serius membangun Abdya dan siapa yang tidak,” tambahnya dengan nada tegas.
Secara terpisah, Pj Bupati Abdya, Sunawardi, juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan anggaran 2025 disahkan melalui Perbup. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut akan merugikan Abdya dan masyarakatnya secara keseluruhan.
“Saya sangat berharap anggota legislatif mampu mencari solusi bersama dan mengambil keputusan terbaik demi kebaikan Abdya,” kata Pj Bupati dengan harapan besar.
Sunawardi menambahkan bahwa jika anggaran disahkan melalui Perbup, banyak program penting yang akan terdampak. Selain gaji honorer yang hanya dibayarkan selama 6 bulan, program-program lain seperti pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat juga akan terpengaruh.
Oleh karena itu, lanjut Sunawardi, penting bagi seluruh anggota legislatif untuk bersatu demi kepentingan bersama.
“Harapan saya, kita semua bisa bekerja sama dan mengesampingkan perbedaan politik demi kesejahteraan masyarakat Abdya,” tutup Pj Bupati Sunawardi.[]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru