MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten tahun 2026. Forum yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut digelar di Aula Pocut Baren, Setdakab Aceh Barat, Kamis (5/11/26).
Kegiatan dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Wistha Nowar, didampingi Kepala Bapperida Abdul Wahab, Kepala BPS Rochadi, serta Kepala Diskominsa Dedi Mulianda.
Forum ini bertujuan memperkuat integrasi data pembangunan agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah dokumen penting melalui penandatanganan berita acara, meliputi Kesepakatan Daftar Data 2027, Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Barat 2025–2029, Manajemen Hak Akses Data, Pemeriksaan Data, serta Penggunaan Data Tunggal melalui Portal SATURASI.
Wistha Nowar mengatakan, program Satu Data merupakan salah satu prioritas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat yang dikemas dalam program Satu Data untuk Gerak Sinergi Membangun Negeri (SATURASI).
Program tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data pembangunan, mulai dari data perencanaan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), hingga data sektoral lainnya.
Menurut Wistha, keterpaduan data akan mempercepat pertukaran informasi antarinstansi pemerintah daerah maupun pusat sekaligus meningkatkan efektivitas perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Ia juga meminta seluruh OPD berkomitmen menyediakan serta memperbarui data sesuai standar yang ditetapkan agar setiap kebijakan pembangunan didukung informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Bapperida Aceh Barat, Abdul Wahab, menegaskan bahwa data memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengendalian, evaluasi hingga pengukuran kinerja daerah.
Karena itu, sinergi antara koordinator data, walidata, pembina data, dan seluruh produsen data menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan SATURASI.
Di sisi lain, Kepala Diskominsa Aceh Barat, Dedi Mulianda, menyatakan pihaknya akan memperkuat integrasi data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan Portal SATURASI.
Sebagai walidata, Diskominsa bertanggung jawab mendorong penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, serta pemeriksaan data yang dihasilkan seluruh OPD.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru