BANDA ACEH – Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bukan sebagai pengusul revisi UU KPK 2019 dinilai telah menyesatkan publik.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju dengan pandangan mantan Ketua KPK Abraham Samad terkait wacana mengembalikan posisi KPK sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jokowi juga mengklaim revisi UU KPK pada 2019 merupakan usul inisiatif DPR RI, bukan dirinya.
Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus, klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta perjalanan pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
“Pernyataan yang tidak mengandung kebenaran, bodoh tetapi licik, dan menyesatkan publik. Karena terdapat peristiwa dan fakta yang membuktikan sebaliknya, yaitu Jokowi sebagai aktor intelektual usul inisiatif revisi UU KPK dengan hidden agenda membubarkan KPK dalam 12 tahun ke depan,” tegas Petrus dalam keterangannya, Senin, 2 Maret 2026.
Petrus memaparkan, berdasarkan kronologis yang disampaikan DPR RI dalam jawaban atas permohonan uji materi dan uji formil Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, terdapat tujuh peristiwa penting yang menunjukkan keterlibatan Presiden dalam proses revisi.
Peristiwa pertama, kata Petrus, dimulai sejak Februari 2015 ketika Presiden disebut mengambil inisiatif mengajukan usul perubahan UU KPK sesuai kewenangan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Dalam perjalanannya, posisi pengusul disebut dialihkan menjadi usul inisiatif DPR.
Pada 9 Februari 2015, pembahasan bersama antara Presiden dan DPR dilakukan dan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas 2015–2019.
Peristiwa kedua, pada 23 Juni 2015, Sidang Paripurna DPR menyepakati RUU KPK sebagai usulan dalam Prolegnas Prioritas 2015.
Selanjutnya, 7 Oktober 2015, draf revisi mulai dibahas di Baleg DPR dengan sejumlah poin krusial, antara lain pembatasan usia institusi KPK hingga 12 tahun, pemangkasan kewenangan penuntutan dan penyadapan, hingga pembatasan rekrutmen penyidik independen.
Peristiwa ketiga, 13 Oktober 2015, Presiden dan DPR dalam rapat konsultasi di Istana Negara menyepakati empat poin revisi, termasuk pemberian kewenangan SP3 dan pembentukan Dewan Pengawas.
Peristiwa keempat, 27 November 2015, terjadi kesepakatan yang disebut Petrus sebagai “barter peran”, yakni perubahan posisi pengusul dari Presiden menjadi DPR.
Peristiwa kelima, 26 Januari 2016, revisi kembali masuk Prolegnas Prioritas 2016. Namun, 1 Februari 2016, Presiden dan pimpinan DPR sepakat menunda pembahasan.
