BANDA ACEH – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menilai simpati publik Indonesia terhadap Iran cukup besar di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Hal itu mengemuka setelah Duta Besar Iran untuk Indonesia melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, alih-alih bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto atau jajaran menteri terkait.Pertemuan Dubes Iran dengan Jusuf Kalla dinilai sarat pesan simbolik. JK mengungkapkan bahwa kedatangan perwakilan Teheran tersebut dalam rangka membangun komunikasi dan mengharapkan dukungan moral dari umat Islam, termasuk dari Indonesia. Namun, JK juga menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat dan Pemerintah Indonesia tetap mendukung upaya perdamaian.
Henri Subiakto menyebut, dalam konteks opini publik, solidaritas terhadap Iran—terutama ketika berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel—cukup terasa di ruang publik dan media sosial.
“Secara historis dan emosional, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kedekatan solidaritas terhadap Palestina dan pihak-pihak yang dipersepsikan melawan agresi,” ujar Henri dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan publik tidak serta-merta identik dengan sikap resmi negara. Pemerintah Indonesia secara konsisten menganut Politik luar negeri bebas aktif dan lebih menekankan jalur diplomasi ketimbang keberpihakan terbuka dalam konflik bersenjata.
Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia cenderung menyerukan de-eskalasi dan penyelesaian damai. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan stabilitas kawasan, namun menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer.
Nama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sempat disebut dalam perbincangan publik terkait sikap pemerintah. Meski demikian, hingga kini pernyataan resmi pemerintah tetap berada pada koridor diplomasi dan perdamaian.
Perbedaan persepsi antara opini publik dan kebijakan resmi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Di satu sisi, masyarakat bebas menyuarakan solidaritas terhadap Iran. Di sisi lain, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, serta posisi Indonesia di panggung global.
“Pemerintah tidak bisa mengambil langkah emosional. Setiap sikap harus dihitung secara geopolitik dan ekonomi,” kata Henri.
Pertemuan Dubes Iran dengan Jusuf Kalla pun dinilai sebagai langkah diplomasi informal (track two diplomacy) untuk membaca peta dukungan sosial dan politik di Indonesia.
