Indef menyebut Indonesia diuji lewat Presidensi G20 dan berpeluang selesaikan konflik
JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong agar Indonesia memanfaatkan kesempatan dalam Presidensi G20 Indonesia untuk mengatasi sejumlah tantangan global. Founder dan Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini menyampaikan perang Rusia dan Ukraina saat ini menjadi inti dari berbagai permasalahan dunia.
“Inflasi yang terjadi saat ini intinya ada di perang Rusia-Ukraina, dan Indonesia harus berperan dalam diplomasi sebagai pemimpin Presidensi G20,” katanya dalam Seminar hybrid INDEF: Managing Inflation to Boost Economic Growth pekan ini.
Ia mengatakan Indonesia saat ini diuji melalui Presidensi G20 dan berkesempatan membuat resolusi konflik. Mengingat perang Rusia-Ukraina punya dampak rambatan yang besar di segala sektor, baik ekonomi, politik, sosial, dan lainnya.
Indonesia harus memainkan peran diplomasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, tidak ada lagi negara yang bisa menyelesaikan konflik tersebut selain G20. Ia berharap diplomasi Presidensi G20 Indonesia tidak memble dan hanya bergerak seperti penyelenggara acara saja.
“Kita ingin ingatkan diplomasi agar lebih kuat, karena perang itu petaka global,” katanya.
Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menambahkan, kenaikan inflasi drastis yang terjadi di tataran global masih menjadi ancaman ketidakstabilan. Mengingat kondisi ini tidak dapat diprediksi hingga kapan.
Indonesia tidak lepas dari dampak spill over sehingga perlu sinergi peran berbagai pelaku kepentingan, baik pemerintah, bank sentral, hingga industri. Ia mendorong Bank Indonesia untuk memperkuat peran.
“Kita perlu peran bank sentral yang lebih kuat, sekarang tampaknya lebih hati-hati dan kita agak sedikit lebih lambat,” katanya.
Ia memproyeksikan Bank Indonesia akan melakukan perubahan kebijakan yang cukup besar pada akhir tahun dalam merespons perkembangan inflasi. Tantangan lainnya adalah membangun kapasitas fiskal yang kuat dalam menghadapi inflasi tinggi.
Kemampuan fiskal pemerintah, menurutnya, akan terbatas mengingat gejolak politik akan mulai cukup besar di tahun depan. Selain itu, defisit fiskal pun relatif semakin terbatas karena harus di bawah tiga persen pada 2023 sementara tahun ini diproyeksi masih di atas empat persen.
Sumber: Republika
