Ketua oposisi utama Partai Demokrat Korsel Lee Jae-myung, diangkut dengan tandu ke Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul setelah tiba di landasan helikopter di sepanjang Sungai Han di Seoul, Korea Selatan, Selasa (2/1/2024). Lee Jae-myung diserang oleh seorang pria saat melakukan kunjungan terakhirnya ke lokasi pembangunan bandara di Pulau Gadeok di lepas pantai Busan.
SEOUL — Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol memperingatkan Korea Utara (Korut) dapat menggelar provokasi seperti langkah bersenjata di perbatasan untuk mengintervensi pemilihan bulan April. Ia mengatakan Korut dapat menggunakan drone, serangan siber atau menyebarkan informasi palsu.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam pertemuan tahunan dewan pertahanan integrasi pusat yang menyatukan entitas militer, pemerintah dan pertahanan sipil. Beberapa pekan terakhir Pyongyang meningkatan tekanan di Semenanjung Korea dengan uji coba rudal dan ancaman verbal ke Seoul dan Washington.
Korut juga membatalkan unifikasi damai dan mendefinisikan ulang sebagai musuh negara. Yoon memperingatkan Korut dapat menggelar “sejumlah provokasi” untuk mengintervensi pemilihan yang akan datang. Ia menyerukan untuk memperketat keamanan dalam negeri.
Pada 10 April 2024, Korsel akan menggelar pemilihan parlemen yang memperebutkan 300 kursi. “Rezim Korea Utara melalui api dan air semata-mata demi mempertahankan rezim totaliter turun-temurunnya, sementara secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan memperdagangkan senjata dengan Rusia,” kata Yoon dalam pertemuan tersebut, Rabu (31/1/2024).
Rusia dan Korut menggelar serangkaian pertemuan tingkat tinggi sejak tahun lalu di tengah meningkatnya kritik terhadap peran Pyongyang dalam perang Ukraina dengan dugaan pengiriman artileri dan rudal ke Rusia.
Korut dan Rusia menyangkal tuduhan tersebut dan juga tuduhan Pyongyang menerima teknologi canggih untuk mengembangkan kemampuan militer strategis dari Moskow sebagai imbalannya. Yoon menyerukan peningkatan kerja sama antara militer, pemerintah, polisi, dan pihak swasta, serta langkah-langkah tambahan untuk mencegah kemungkinan serangan siber terhadap infrastruktur nasional, dan upaya untuk menyebarkan propaganda palsu.
“Serangan siber dapat melumpuhkan fungsi-fungsi nasional dan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam sekejap. Berita palsu dan propaganda palsu juga dapat menyebabkan kekacauan besar di masyarakat,” katanya.
Kantor Kepresidenan Korsel mengatakan pertemuan dewan pertahanan tahun ini khusus dirancang memeriksa cara-cara praktis untuk merespons berbagai skenario terhadap provokasi Korut, termasuk serangan artileri jarak jauh dan pulsa elektromagnetik (EMP).
sumber : reuters
Sumber: Republika
