OLEH: SYAHGANDA NAINGGOLAN*
Prabowo Subianto akan mengunjungi China pada 31 Maret-2 April. Demikian pengumuman resmi pemerintahan Komunis China, sebagaimana dimuat CNN Indonesia, Sabtu (30/3). Undangan kepada Prabowo adalah sebagai “elected president” dan China ingin memastikan kerjasama RRC dan Indonesia ke depan.
Langkah China mengundang Prabowo merupakan langkah kedua, setelah memberi selamat kepada Prabowo yang menyatakan diri menang Pilpres, meski KPU belum mengumumkan, (14/3) malam.
Dalam diplomasi Politik antar negara, itu merupakan sesuatu yang luar biasa, karena pemberitahuan kunjungan seseorang diumumkan oleh pemerintah asing, dan yang diundang belum dilantik sebagai presiden, bahkan sengketa hasil Pemilu masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Namun, fakta itu menunjukkan adanya keganjilan yang serius, yang perlu menjadi refleksi kita sebagai sebuah bangsa.
Pertama, Indonesia selama 10 tahun belakangan ini sudah masuk pengaruh kekuasaan China. Meski tidak seburuk Cambodia, Laos dan beberapa negara ASEAN lainnya, faktanya Indonesia merupakan bagian penting China dalam politik yang disebut sebagai “community of common destiny”.
Dalam kajian Jonathan Stromseth, 2019, “The Testing Ground: China’s Rising Influence in Southeast Asia and Regional Responses”, Indonesia dibedakan dengan Vietnam dalam merespon strategi China di kawasan.
Vietnam dinilai berusaha mengimbangi pengaruh China dengan memperkuat hubungan dengan Amerika dan Jepang, karena pengalaman pahit dijajah China dalam waktu yang lama.
Sebaliknya Indonesia, di era Jokowi, ambisinya di bidang ekonomi berimpit kepentingan dengan strategi China yang melakukan ekspansi pengaruh melalui penggelontoran pinjaman/bantuan uang besar-besaran via BRI (Belt and Road Initiative).
Namun, Jonathan juga memastikan, bahwa belajar dari politik Zhou En Lai di era Soekarno lalu, saat ini strategi China mempengaruhi politik Indonesia lebih halus. Tapi, menurutnya, keterlibatan politik China pasti nyata.
Kedua, pemanggilan Prabowo oleh China menunjukkan arah politik keberlanjutan yang selalu diumbar Prabowo sebagai kesinambungan politik Jokowi, dan akan menjadi pembicaraan penting Xi Jinping dan Prabowo.
Perlunya Prabowo bertemu Xi Jinping sebelum perkara sengketa Pemilu selesai, pastinya untuk “settlement” kekuasaan Prabowo dalam pengaruh China ke depan. Sebab, jika pembicaraan antara negara secara internasional, seharusnya China mengundang Jokowi sebagai presiden yang sah saat ini.
Mungkinkah China takut Prabowo tidak dapat dikendalikan setelah keputusan MK nantinya?
Di bawah Lindungan Ka’bah
Selama 10 tahun pengaruh China belakangan, umat Islam mengalami tekanan politik bertubi-tubi. Seperti pada era kolonial Belanda, ajaran Islam boleh dijalankan hanya sebatas ajaran liturgi alias ibadah. Namun, Islam sebagai ajaran Kaffah, yang juga menyangkut “ideological view”, yang mengatur hubungan negara dan masyarakat, harus dimusnahkan.
Di era Jokowi, suara Azan pun harus dibatasi lantunannya dalam ruang udara Republik Indonesia, tidak boleh ke luar masjid. Sekularisme harus menjadi pegangan hidup. Istilah toleransi beragama diubah “mindset” kepala umat Islam, agar, misalnya, membiarkan orang-orang menjual makanan, bahan daging babi dan anjing di bulan puasa. Umat mayoritas harus menghargai minoritas, dan lain sebagainya.
Namun, selama ini kesadaran kita melihat, Islam tidak bisa ditundukkan oleh Portugis dan Belanda. Maka, sudah pastinya China juga tidak dapat menundukkan Islam di Indonesia.
Sehingga, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, ulama-ulama yang ingin mengajarkan pandangan hidup secara Islam, tetap bertahan. Meskipun, selama era Jokowi, telah terjadi penghapusan atau review atas ribuan Perda Syariah, kebebasan memakai simbol kehidupan Islami, pendegradasian narasi-narasi Islam di media sosial, dan lainnya.
Suatu hal yang menjadi begitu berharga bagi umat Islam saat ini adalah adanya kesempatan mereka menampilkan calon presiden dan wakil presiden pertama sekali dalam sejarah Indonesia, yakni Anies dan Muhaimin.
