“Jadi kita akan melakukan modeling (proyek percontohan) dulu untuk budi daya,” katanya.
Usai modeling berjalan dan diyakini mampu dikembangkan lebih lanjut, ke depan modeling ini akan diterapkan di berbagai zona yang berpotensi menjadi lokasi budi daya lobster.
Ipunk mengatakan, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Project Management Office 724 (PMO-724) yang bertujuan untuk memperkuat soliditas di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster turut membantu dalam mencegah penyelundupan BBL.
Satgas yang dibentuk pada pertengahan Mei lalu ini diakuinya telah berperan dalam mengurangi penyelundupan benur.
“Kalau dibilang mengurangi, sudah berkurang tapi untuk menghilangkan belum. Kita berusaha akan melakukan yang terbaik,” katanya.
Hingga kini, ia mencatat sejak Januari sebanyak 3 juta ekor lebih benur yang telah digagalkan lewat operasi bersama lintas k/l, dengan nilai ekonomi sekitar Rp400 miliar yang berhasil diselamatkan dari kegiatan ilegal itu.
