Komponen ini terdiri dari Bipih Rp 56.046.171 dan nilai manfaat Rp 37.364.114.
Dengan porsi tersebut, besaran ongkos yang ditanggung masyarakat adalah 60 persen dan oleh pemerintah 40 persen.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengatakan pihaknya masih terus memverifikasi angka biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M bersama DPR. Syafi’i membuka peluang penurunan angka Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi Rp 55,3 juta yang sebelumnya diusul Rp 55,5 juta.
“Kemarin itu, kenapa Rp 65 juta (saat usulan awal Kemenag pada 30 Desember), karena pembagian antara Bipih dengan nilai manfaat, itu kan BPIH itu kan komponennya dua, Bipih yang dibayar langsung oleh jemaah dan nilai manfaat, itu dari hasil kerja BPKH. Dulu kan itu 70 persen Bipih-nya, 30% nilai manfaatnya. Kemarin kita evaluasi, akhirnya Bipih menjadi 62%, dan nilai manfaatnya jadi 38%,” ujar Syafi’i.
Syafi’i menyampaikan pemerintah dan DPR telah mengurangi sejumlah komponen biaya haji. Salah satunya komponen biaya maskapai.
“Nah dengan pengurangan itu maka komponen Bipih sudah langsung turun, udah langsung turun. Kemudian ditambah ada pengurangan dari ongkos pesawat dan yang lain, tapi detailnya saya belum tau. karena baru akan saya pahamin nanti setelah ikut rapat panja,” ujar dia.
Lebih lanjut, Syafi’i mengatakan angka Bipih Rp 55,5 juta yang diusulkan Kemenag dapat diturunkan lagi hingga Rp 55,3 juta. Dia berharap angka BPIH 2025 dapat diketok DPR dan pemerintah.
“Tapi yang jelas itu saat ini sudah di angka Rp 55 koma. Ya Di bawah lagi, udah Rp 55,3 gitu ya,” ujarnya. “Kita mau sisir lagi, insyaallah nanti diketok, pokoknya seperti yang kita sampaikan di awal, ongkos haji pasti turun, dan ini sudah,” pungkas Syafi’i.
Jaga Kualitas Layanan Pada Jemaah
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar optimistis, kualitas pelayanan haji 2025 tetap terjaga meski terjadi penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini
Menag menegaskan, penghematan yang dilakukan tidak menyentuh komponen-komponen terkait kualitas pelayanan haji 2025.
Hal itu disampaikannya saat konferensi pers seusai penetapan Biaya Haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
“Jangan sampai nanti terjadi penurunan kualitas pelayanan jemaah haji karena obsesi kami sebagai pemerintah adalah ada dua, pengabdian dan pelayanan. Jadi kami melakukan pengabdian dan pelayanan terhadap jemaah bukan pendekatannya bisnis,” kata Nasaruddin.
Nasaruddin menjelaskan, penurunan biaya haji 2025 tidak terlepas dari kerja sama antara Kementerian Agama, Komisi VIII DPR, BPH dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam pertemuan intensif selama ini.
