Namun, pernyataan mengenai perlunya pergantian pimpinan KPK dan Kejaksaan tersebut merupakan pandangan Muslim Arbi.
Secara faktual, KPK saat ini dipimpin Setyo Budiyanto bersama jajaran pimpinan periode 2024–2029. KPK sendiri masih menjalankan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan integritas kelembagaan.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung masih dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pada Agustus 2026, Burhanuddin masih tercatat melantik sejumlah kepala kejaksaan tinggi dan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.
Muslim menilai publik membutuhkan lembaga penegak hukum yang dapat bekerja tegas dan tidak ragu ketika penegakan hukum bersinggungan dengan kepentingan politik.
“Publik merasakan KPK dan Kejaksaan belum gesit dan tegas dalam penegakan hukum dan pemberantasan KKN, apalagi jika bersentuhan dengan kepentingan politik dan kekuasaan Joko Widodo,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik politik-hukum Muslim terhadap arah penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo.
Ia menilai penyegaran kepemimpinan di institusi penegak hukum dapat menjadi bagian dari upaya memastikan agenda pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan visi pemerintahan.
“Sudah saatnya Kapolri baru, KPK baru, dan Kejaksaan Agung baru untuk mengawal agenda besar Prabowo memimpin bangsa ini menuju kedaulatan, kemakmuran, dan keadilan rakyat,” ujar Muslim.
Ia menutup catatannya bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 dengan doa agar TNI senantiasa mendapat keberkahan dan mampu menjalankan tugas konstitusionalnya
Beri Komentar