Kalau begitu, kritik jalan rusak harus disampaikan sambil mengaspal. Kritik banjir sambil berenang. Kritik korupsi sambil menangkap koruptor. Pemerintah tinggal duduk manis, rakyat mengerjakan semuanya. Negara ini berubah menjadi perusahaan outsourcing, tetapi rakyat tidak pernah menerima gaji.
Zainal Paliwang, Gubernur Kaltara, mengakui keterbatasan peralatan dan mengajak memakai apa yang tersedia. Semangat gotong royong memang penting, tetapi jangan sampai ember kamar mandi menjadi simbol kecanggihan penanggulangan bencana.
Lima gubernur, lima gaya. Ada berpantun kawin lagi, ada disorot karena sarapan di luar negeri, ada menunggu helikopter, ada menyuruh mahasiswa turun, dan ada yang mengandalkan peralatan seadanya.
Tentu, tidak semua berarti mereka tak bekerja. Namun, jabatan gubernur bukan jabatan komentator pertandingan api. Rakyat membutuhkan pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum.
Sebab, ketika Borneo terbakar, eh salah, dibakar, rakyat tidak membutuhkan gubernur jago melawak. Mereka membutuhkan pemimpin mampu bekerja. Bukan gubernur yang seolah-olah kerja, padahal unfaedah.
Kalau asap saja bisa membuat ratusan ribu orang sesak, jangan sampai tingkah pejabat membuat rakyat sesak sekaligus naik darah. Hutan terbakar, eh salah, dibakar, rakyat terkapar, pejabat berkomentar. Kalau begini terus, jangan-jangan paling cepat dipadamkan bukan api, melainkan harapan rakyat!
(Mantan wartawan)
Beri Komentar