“Karena MK menyerahkan ranah administrasi ini ke lembaga terkait, maka DPR RI harus dan akan menindaklanjuti putusan ini. Kami tidak ingin urusan keabsahan dokumen dasar seperti ini terus-menerus menjadi bom waktu yang menguras energi bangsa,” jelas Legislator PKS ini.
Ia memastikan Fraksi PKS akan mengawal agar pembenahan sistem pencalonan masuk dalam agenda legislasi, sehingga persyaratan pendidikan calon pejabat publik dapat diverifikasi secara lebih ketat dan memberikan kepastian hukum.
“Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dibangun dari kepastian hukum dan transparansi. Fraksi PKS akan mengawal agar perbaikan sistem pencalonan ini benar-benar masuk dalam agenda legislasi kita,” pungkasnya.
Beri Komentar