JAKARTA – Gelombang demonstrasi, aksi penjarahan rumah pejabat, hingga menurunnya kepercayaan publik menandai krisis serius di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Prabowo kini berada di titik kritis. Memilih berpihak penuh kepada rakyat atau sekadar melanjutkan warisan beban rezim lama.
Ia merinci sepuluh langkah berani yang harus segera ditempuh untuk menyelamatkan stabilitas nasional.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menegaskan perlunya langkah berani dan tegas agar negara tidak terjerumus ke dalam kekacauan yang lebih dalam.
“Prabowo kini berada di titik kritis, sebuah momen historis. Beliau bisa memilih menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat atau justru sekadar meneruskan warisan beban lama yang memperdalam kemarahan publik,” kata Pangi mengutip Tribunnews, Minggu (31/8/2025).
Sepuluh Rekomendasi Voxpol
Pangi merinci sepuluh langkah strategis yang menurutnya wajib ditempuh Presiden Prabowo:
- Reshuffle Kabinet – Copot menteri-menteri warisan Presiden Jokowi yang dinilai bermasalah dan tidak berempati kepada rakyat.
- Evaluasi Kebijakan Publik – Hentikan kebijakan yang membebani rakyat dan menambah penderitaan.
- Reformasi DPR – Partai politik diminta memecat anggota dewan yang tidak sensitif terhadap krisis, apalagi berjoget saat rakyat menderita.
- Reformasi Polri – Presiden diminta menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan Kapolri demi meredakan tensi politik dan mengembalikan citra kepolisian sebagai pelindung rakyat.
- Cabut Kebijakan Pajak Membebani – Rakyat menolak dijadikan “sapi perah” untuk menutup defisit dan membayar bunga utang warisan rezim lama.
- Tinjau Gaji dan Tunjangan Pejabat – Termasuk menghapus dana pensiun DPR, menteri, dan pejabat yang dinilai melukai rasa keadilan publik.
- Pulihkan Transfer Daerah – Dana daerah harus disalurkan tanpa potongan untuk menggerakkan kembali roda ekonomi lokal.
- Buka Lapangan Kerja Baru – Fokus pada proyek infrastruktur prioritas di daerah guna menyerap pengangguran dan memperkuat konektivitas nasional.
- Program Pro-Rakyat – Misalnya token listrik gratis, pembebasan pajak rumah tinggal, hingga percepatan pengesahan UU Perampasan Aset.
- Tegakkan Pasal 33 UUD 1945 – Penertiban tambang ilegal, migas, sawit, batu bara, dan nikel agar benar-benar dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
Ancaman Instabilitas
Pangi menekankan, instabilitas nasional berakar dari kombinasi kebijakan yang tidak pro-rakyat, lemahnya respons elite politik, serta citra aparat yang represif. Jika korban jiwa terus bertambah dan fasilitas publik kian hancur, kata dia, ongkos politik yang harus dibayar bangsa ini akan terlalu mahal.
Beri Komentar