BANDA ACEH – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali menuai sorotan tajam setelah beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan armada truk koperasi desa mengambil pasokan barang di gudang PT Indomarco Prismatama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/5/2026).Video tersebut memantik kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah program KDMP benar-benar dirancang untuk memberdayakan ekonomi warga desa, atau justru hanya menjadi jalur distribusi baru bagi perusahaan ritel besar hingga ke tingkat pedesaan.
Sejak awal diperkenalkan, KDMP membawa narasi besar tentang kemandirian ekonomi desa.
Program ini disebut akan menjadi wadah penguatan UMKM lokal, memperpendek rantai distribusi, serta membuka akses pasar bagi produk-produk warga desa.
Namun, kemunculan video antrean truk koperasi di gudang distributor besar dinilai bertolak belakang dengan semangat tersebut.
“Kalau ujung-ujungnya barang tetap berasal dari korporasi besar, lalu apa bedanya dengan toko modern biasa? Di mana ruang untuk produk warga desa berkembang?” ujar Ilham, warga yang mengaku mengikuti implementasi program KDMP di daerah.
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Sejumlah pihak menilai ketergantungan koperasi desa terhadap pasokan perusahaan besar justru berpotensi mematikan peluang usaha kecil di tingkat lokal.
Alih-alih menjadi pusat pemberdayaan ekonomi desa, koperasi dikhawatirkan hanya berubah fungsi menjadi agen distribusi sembako modern dengan label baru.
“Yang ditakutkan masyarakat adalah desa hanya dijadikan pasar. Produk luar masuk terus, sementara hasil produksi warga tetap sulit bersaing,” tambahnya.
Di media sosial, kritik terhadap program KDMP terus bermunculan. Banyak netizen mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi desa berbasis produksi lokal apabila rantai pasok utama masih bergantung pada perusahaan ritel nasional.
Tidak sedikit pula yang menilai konsep pemberdayaan UMKM desa hanya menjadi slogan di atas kertas jika koperasi tidak diberi ruang untuk membangun jaringan produksi dan distribusi mandiri.
Keberhasilan koperasi desa seharusnya diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap pelaku usaha lokal, bukan sekadar kemampuan mendistribusikan barang kebutuhan pokok.
Kalau koperasi hanya fokus menjual produk dari distributor besar, maka nilai tambah ekonomi desa tidak akan tumbuh signifikan. Yang berkembang justru rantai distribusi korporasi.
Meski begitu, sebagian pihak masih mencoba melihat polemik ini secara lebih moderat. Mereka menilai kerja sama dengan distributor besar bisa saja dilakukan dalam tahap awal untuk menjaga ketersediaan stok kebutuhan dasar masyarakat desa.
