BANDA ACEH – Pergantian besar-besaran di tubuh Polri setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri dinilai perlu menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kepemimpinan lembaga penegak hukum lainnya.
Pengamat hukum dan Politik Muslim Arbi menilai, setelah melakukan pergantian di tubuh Polri, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan penyegaran kepemimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.
Pandangan tersebut disampaikan Muslim Arbi dalam catatan bertajuk “Catatan Hari ABRI, Saatnya Prabowo Pilih Kejagung dan KPK Baru”, Senin (5/10/2026).
“Setelah ini, publik juga mendambakan Presiden Prabowo dapat melakukan perombakan dan penggantian pimpinan Kejaksaan dan KPK agar tindakan KPK dan Kejaksaan Agung RI sesuai dengan visi dan misi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sesuai janji Prabowo,” kata Muslim.
Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026).
Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026.
Sehari setelah resmi menjabat, Suyudi langsung melakukan rotasi besar di tubuh Polri. Sebanyak 88 perwira tinggi dan perwira menengah dimutasi, termasuk 14 jabatan strategis pejabat utama Mabes Polri dan 19 posisi Kapolda.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Langkah tersebut menjadi sorotan karena perubahan menyentuh sejumlah posisi strategis, antara lain Kabareskrim, Kabaintelkam, Kabaharkam, Irwasum, Kalemdiklat, serta jajaran Kapolda.
Menurut Muslim, langkah penyegaran di tubuh Polri tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur kepemimpinan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Langkah Kapolri baru asal Pandeglang ini merupakan suatu langkah cukup revolusioner untuk memperbaiki citra Kepolisian yang selama ini menjadi sasaran kritik publik. Tindakan Jenderal Suyudi patut diapresiasi,” ujarnya.
Muslim kemudian mengarahkan sorotannya kepada KPK dan Kejaksaan Agung.
Dia berpandangan, Presiden Prabowo perlu memastikan dua institusi tersebut memiliki kepemimpinan yang mampu menjalankan agenda pemberantasan korupsi tanpa terbebani kepentingan politik maupun kekuasaan.
“Jika Prabowo menghendaki penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta KKN dapat berjalan sukses, maka pimpinan KPK dan Kejaksaan juga diganti sebagaimana pimpinan Polri,” tegasnya.
Beri Komentar