BANDA ACEH – Nasib malang benar-benar dialami Situmorang, pria berusia 60 tahun asal Sumatera Utara. Harapannya untuk mencari solusi atas masalah sewa lahan di kampung halamannya melalui layanan aduan “Lapor Mas Wapres” berujung kekecewaan. Setelah menempuh perjalanan jauh ke Jakarta, ia justru dihadapkan pada birokrasi yang berbelit dan janji yang terus berubah.Berangkat pada 11 November 2024, Situmorang menjadi salah satu pelapor pertama di layanan yang baru dibuka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, setelah melaporkan masalahnya, ia diminta datang lagi 10 hari kerja kemudian. Rabu, 20 November, ia kembali ke Istana Wapres, hanya untuk diberitahu bahwa laporannya masih harus menunggu.
“Sampai sekarang WA mereka nggak dibuka-buka. Saya cuma mau tahu kelanjutannya,” ujar Situmorang dengan wajah kecewa, amplop berisi dokumen laporan masih erat di genggamannya.
Harapan Tinggi, Biaya Tinggi
Demi menunggu kejelasan laporan, Situmorang memilih tinggal di Jakarta. Ia menyewa hotel murah di kawasan Jakarta Selatan seharga Rp250 ribu per malam. Namun, tinggal selama 18 hari hingga 29 November memaksanya mengeluarkan biaya sekitar Rp4,7 juta, belum termasuk kebutuhan makan sehari-hari.
“Di sini saya cuma bertemu teman lama sambil menunggu jadwal ulang ke Istana Wapres,” katanya saat ditemui Inilah.com.
Tidak hanya Situmorang, cerita serupa datang dari Usman, warga asal Pekanbaru, Riau. Dengan harapan besar, ia datang ke Jakarta untuk melaporkan kasus penyerobotan lahannya oleh pemerintah daerah. Namun, setibanya di Istana Wapres, ia diminta untuk mendaftar secara online terlebih dahulu.
“Kalau dari awal tahu harus daftar online, saya gak mungkin buang ongkos ke Jakarta. Informasi seperti ini harusnya jelas,” keluh Usman. Setelah negosiasi panjang, ia mendapat jadwal pendaftaran pada 2 Desember.
Namun, itu belum akhir cerita. Setelah pendaftaran, ia masih harus menunggu 14 hari kerja untuk laporannya diproses. Jika kembali ke Pekanbaru, ia khawatir perubahan jadwal tiba-tiba memaksanya bolak-balik ke Jakarta.
Birokrasi Berliku
Program “Lapor Mas Wapres” memang menarik perhatian masyarakat luas, terutama mereka yang berasal dari daerah-daerah yang selama ini sulit mendapat akses ke pemerintah pusat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengklaim bahwa program ini telah menerima 400 laporan sejak dibuka. Dari jumlah itu, 75 laporan sudah diselesaikan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelapor mendapat pelayanan yang cepat dan memuaskan. Birokrasi yang rumit dan kurangnya informasi menjadi kendala utama. Setiap pelapor diwajibkan membawa dokumen pendukung yang lengkap. Jika tidak lengkap, mereka diminta mengirimkan dokumen tambahan melalui email dalam waktu 10 hari.
Beri Komentar