0leh:Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Politik Indonesia kembali dihadapkan pada satu persoalan klasik ketika sebuah perkara hukum belum selesai secara tuntas, ruang publik justru dipenuhi tuduhan, asumsi, insinuasi, dan narasi konspirasi. Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad belakangan dikaitkan dengan polemik yang melibatkan Roy Suryo dan sejumlah pihak dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Tudingan tersebut pertama kali menjadi sorotan setelah Ketua Umum DPP Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Norman Hadinegoro, menyampaikan dugaan bahwa Dasco berada di balik gerakan Roy Suryo. Pernyataan itu diberitakan pada 15 September 2026, namun pemberitaan tersebut sendiri mencatat bahwa klaim itu merupakan pernyataan dan penilaian dari pihak Pernusa yang masih memerlukan konfirmasi serta pembuktian lebih lanjut.
Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula dugaan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta. Jika seseorang menuduh ada intervensi terhadap proses hukum, maka pertanyaan publik sangat sederhana apa buktinya? Siapa yang memberi perintah? Apa bentuk intervensinya? Di mana jejak komunikasinya? Apa keuntungan yang diperoleh? Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, publik seharusnya berhati-hati agar tidak ikut mengubah dugaan menjadi “kebenaran”. Bahkan pada 16-17 September 2026 muncul bantahan dari sejumlah kelompok relawan. Sekjen DPP PROJO Freddy Alex Damanik menyatakan bahwa tudingan yang mengaitkan Dasco dengan intervensi perkara Roy Suryo harus disertai fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG), Syafrudin Budiman, juga meminta agar isu tersebut tidak diperlakukan sebagai fakta sebelum tersedia bukti yang dapat diverifikasi. Maka, daripada terjebak dalam perang tuduhan, mari kita lihat persoalan ini secara lebih jernih.
Dalam politik, isu yang paling mudah dijual bukan selalu isu yang paling penting, melainkan isu yang menyentuh emosi, mengandung nama tokoh besar, dan mempunyai potensi membelah masyarakat dan polemik mengenai Joko Widodo memenuhi hampir seluruh unsur tersebut. Nama Jokowi memiliki daya resonansi politik yang besar, nama Prabowo juga demikian, dan nama Dasco sebagai salah satu figur penting di lingkungan parlemen juga mempunyai bobot politik tersendiri.
Ketika nama-nama tersebut dirangkai dalam satu narasi konspirasi, maka sebuah dugaan dapat dengan cepat berubah menjadi konsumsi publik. Di sinilah kita harus bertanya apakah tujuan akhirnya benar-benar mencari kebenaran hukum, atau justru memproduksi kegaduhan politik? Pertanyaan itu penting karena sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa isu besar sering kali dimanfaatkan oleh berbagai kelompok untuk memperoleh panggung, legitimasi, perhatian, bahkan posisi tawar fenomena yang saya sebut sebagai politik komodifikasi isu, di mana isu tidak lagi digunakan untuk mencari kebenaran, tetapi diperdagangkan untuk memperoleh perhatian.
Beri Komentar