BANDA ACEH – Pada 16 September, Terusan Pinglu—kanal pertama sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok yang dibangun melalui perencanaan terpadu di tingkat nasional untuk menghubungkan sungai dengan laut—resmi mulai beroperasi.
Proyek sepanjang 134,2 kilometer dengan total investasi sebesar RMB 72,7 miliar ini bukan hanya menjadi jalur baru menuju laut yang telah lama dinantikan kawasan pedalaman Tiongkok barat daya. Media Vietnam bahkan menyebutnya sebagai “jalur vital logistik” antara Tiongkok dan Asia Tenggara. Sejumlah pakar lembaga pemikir Singapura juga menilai bahwa jalur ini berpotensi memperkuat posisi ASEAN dalam rantai pasok global.
Namun, ketika negara-negara ASEAN menyambut terbukanya koridor baru tersebut, muncul pula suara-suara dari sejumlah pihak di luar kawasan yang mencoba memberikan tafsir berbeda. Infrastruktur yang pada dasarnya dibangun untuk mendukung pembangunan ekonomi regional justru digambarkan sebagai “instrumen geopolitik”, bahkan disebut sebagai bagian dari upaya Tiongkok memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara.
Narasi semacam itu bukan hanya tidak sejalan dengan realitas ekonomi, tetapi juga mengabaikan hak negara-negara ASEAN untuk menentukan sendiri jalur pembangunan yang paling sesuai dengan kepentingan nasional mereka.
Mari kita melihat faktanya terlebih dahulu.
Setelah Terusan Pinglu beroperasi, barang dari wilayah barat daya Tiongkok dapat dikirim ke laut melalui Teluk Beibu tanpa harus mengambil rute memutar menuju Pelabuhan Guangzhou. Jarak pelayaran sungai dapat dipangkas lebih dari 560 kilometer.
Secara keseluruhan, biaya logistik diperkirakan dapat turun sekitar 18% hingga 30%, dengan potensi penghematan biaya transportasi bagi masyarakat mencapai lebih dari RMB 5 miliar per tahun.
Apa artinya bagi ASEAN?
Artinya, produk seperti kelapa dan bijih nikel dari Indonesia dapat dikirim dengan biaya lebih rendah dan waktu lebih singkat menuju wilayah pedalaman Tiongkok untuk diproses lebih lanjut.
Bagi perusahaan manufaktur, manfaatnya juga konkret. Sebagai contoh, untuk pabrik KD milik LiuGong di Indonesia, biaya pengiriman kendaraan utuh diperkirakan dapat berkurang sekitar RMB 600 per unit, sementara waktu pengiriman dapat dipersingkat tujuh hingga delapan hari.
Di sisi lain, kendaraan energi baru, modul fotovoltaik, produk mesin, serta peralatan listrik dari Tiongkok dapat memasuki pasar ASEAN dengan biaya logistik yang lebih kompetitif.
Pendiri National Maritime Institute Indonesia, Siswanto Rusdi, menjelaskan manfaatnya secara sederhana: produk pertanian Indonesia seperti kelapa dapat dikirim melalui kanal tersebut langsung menuju provinsi-provinsi di pedalaman Tiongkok untuk diproses lebih lanjut, sementara produk dari Tiongkok juga dapat lebih mudah dikirim melalui jalur laut.
Beri Komentar