MEULABOH – Dalam rangka memperkuat sinergi dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh lakukan pertemuan hasil verifikasi paska klaim (VPK) non kapitasi Kabupaten Aceh Barat, yang dilaksanakan di aula kantor BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Kamis (28/07/22).
Verifikasi paska klaim itu merupakan proses penguji kebenaran, validitas dan akurasi terhadap klaim yang sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan secara berkala setiap bulannya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan ketua tim kendali mutu kendali biaya (TKMKB) Cabang Meulaboh.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Meri Lestari menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan Program JKN.
“Pertemuan ini menjadi salah satu upaya dan membentuk sistem pencegahan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN agar tidak terjadi fraud”, jelas Meri.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa sangat membutuhkan dukungan penuh dari dinas kesehatan dan TKMBK agar pelaksanaan Program JKN khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dapat berjalan dengan maksimal.
“Kami mohon dukungannya karena pada saat kami berkunjung ke lapangan ada beberapa temuan, dan harus kita bahas serta dicarikan solusinya agar pelaksanaan Program JKN tetap dapat berlangsung baik sehingga peserta JKN mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya di fasilitas kesehatan” papar Meri.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Syarifah Junaidah berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara bertahap kepada puskesmas sebagai FKTP yang selama ini melayani peserta JKN.
“Kami akan duduk bersama internal dan kapus (red: kepala puskesmas) untuk membahas sistem pencatatan dan pelaporan klaim agar tidak ada lagi dokumen klaim yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan regulasi persyaratan yang ada”, tegas Syarifah.
Selaras dengan hal tersebut, Suherdy selaku ketua TKMKB Cabang Meulaboh juga mengutarakan pendapatnya.
Menurut Edo langkah yang telah dilakukan saat ini sudah sangat baik dengan adanya SK Tim pencegahan kecurangan Program JKN tetapi untuk menunjang perkembangan tim tersebut juga dibutuhkan koordinasi dengan pejabat setempat.
“Coba kita koordinasikan dengan pemda agar tim yang turun ke lapangan ini mendapatkan dukungan penuh, jadi lebih leluasa untuk bekerja agar meminimalisir terjadinya fraud”, jelasnya.[]
Editor : Biro Meulaboh.
