JAKARTA–Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyebutkan nominal anggaran riset idealnya sebesar satu (1) persen dari produk domestik bruto atau PDB sebuah negara. Ia mengatakan, dana riset secara global menurut standar UNESCO dan Bank Dunia, kira-kira negara yang PDB besar seperti Indonesia adalah satu persen dari PDB.
“Kalau negaranya agak kecil meskipun kaya, seperti Singapura jumlah dana risetnya dua persen dari PDB,” ujarnya kepada wartawan di Gedung BRIN, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2023).
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki PDB atas dasar harga berlaku senilai Rp 19,58 kuadtriliun pada tahun 2022. Apabila mengacu anggaran dana riset yang ideal bagi Indonesia menurut Bank Dunia dan UNESCO, maka dana riset seharusnya Rp 195,8 triliun pada tahun lalu.
Pada 2018, LIPI dan Kemenristek pernah melakukan perhitungan dana riset mengacu alokasi 1 persen dengan menggunakan data PDB 2016. Kala itu, PDB Indonesia tercatat berada pada angka Rp 12,40 kuadtriliun. Maka, hasil perhitungan LIPI dan Kemenristek terkait dana riset ideal adalah sebesar Rp 120 triliun.
Handoko menuturkan anggaran belanja riset nasional pada tahun 2018, sebesar Rp 30,78 triliun.Rincian anggaran riset tersebut terdiri dari alokasi APBN sebesar Rp 24,92 triliun atau setara 80,97 persen, APBD sebesar Rp 0,89 triliun atau setara 2,91 persen, perguruan tinggi sebanyak Rp 0,81 triliun atau setara Rp 2,65 persen, industri manufaktur sebanyak Rp 2,81 triliun atau setara 9,15 persen, dan litbang swasta sebesar Rp 1,33 triliun atau setara 4,33 persen.
Menurutnya, anggaran riset semestinya 20 persen bersumber dari pemerintah dan 80 persen dari swasta yang non-pemerintah. “Riset adalah penopang utama aktivitas ekonomi yang isinya non-pemerintah, bukan pemerintah. Saat itu, angka belanja riset nasional kita masih didominasi pemerintah, ini terbalik dengan praktik yang seharusnya menurut standar global,” tegas Handoko.
Pada 2019, transformasi litbang yang terjadi pada 72 kementerian dan lembaga di Indonesia telah menurunkan anggaran riset nasional seiring dengan konsolidasi pusat-pusat riset yang sebelumnya terpisah menjadi satu. Setelah integrasi anggaran riset nasional menjadi sekitar Rp 10 triliun yang tersebar BRIN, Kemendikbud, dan Kemenag.
Handoko menyampaikan bahwa Kemendikbud dan Kemenag masih mendapatkan anggaran riset sebab kedua kementerian itu memiliki kampus. BRIN memperoleh anggaran dari pemerintah sebesar Rp 6,38 triliun untuk dana riset dan inovasi pada tahun 2023.
Total anggaran itu diperuntukkan untuk belanja pegawai dan operasional sebesar Rp 4,05 triliun atau setara 64 persen untuk menggaji 15 ribu pegawai BRIN, serta belanja infrastruktur riset sisanya Rp 2,33 triliun atau setara 36 persen. Menurutnya, meski belanja pegawai mendominasi anggaran riset dan inovasi nasional, namun pihaknya masih bisa melakukan efisiensi dengan menggabungkan pusat-pusat riset yang dimiliki oleh BRIN.
“Definisi belanja riset menurut Bank Dunia itu (mencakup) semua termasuk belanja pegawai, karena belanja pegawai memang selalu yang terbesar kalau di lembaga riset sebab komponen utama SDM unggul,” tegas Handoko.
sumber : Antara
Sumber: Republika
