Selasa, 30/04/2024 - 00:21 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

BISNISEKONOMI

Dirut Waskita Jadi Tersangka Korupsi, Bagaimana Nasib Proyek IKN?

ADVERTISEMENTS

Foto yang diambil dengan drone menunjukkan lokasi pembangunan ibu kota negara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (8/3/2023).

ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Thantawi Ishak mantan Komisaris Utama Bank Aceh

 JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengharapkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang tengah berjalan tak terdampak imbas penetapan tersangka Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Seperti diketahui, Waskita Karya menjadi salah satu BUMN karya yang turut andil dalam pembangunan proyek-proyek di IKN.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA
ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat Memperingati Hari Kartini dari Bank Aceh Syariah

Juru bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja menuturkan, menteri PUPR akan langsung berkoordinasi dengan menteri BUMN untuk memastikan tata kelola Waskita Karya ke depan lebih baik agar proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan optimal hingga dipilih dirut baru.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah
Berita Lainnya:
PLN Pastikan SPKLU di Sumbar Siap Layani Pengguna Kendaraan Listrik
ADVETISEMENTS
Ucapan Belasungkawa Zakaria A Rahman dari Bank Aceh

“Artinya, dengan harapan semua proyek yang dikerjakan Waskita dari APBN itu tidak terganggu, termasuk yang di IKN. Itu harapan kita,” kata Endra di Jakarta, Selasa (2/5/2023).

ADVERTISEMENTS

Namun, soal penunjukan dirut baru, Endra mengatakan akan menjadi kewenangan pemegang saham pengendali dalam RUPS yakni Kementerian BUMN. Lebih lanjut, ia menuturkan Kementerian PUPR akan mendukung penuh upaya transformasi BUMN karya yang tengah dilakukan oleh Kementerian BUMN. Seluruh perusahaan infrastruktur pelat merah yang banyak menjalankan tugas negara perlu melakukan perbaikan tata kelola sesuai prinsip good corporate governance (GCG).

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil
Berita Lainnya:
Arus Balik, Perbatasan Entikong Dilintasi 13 Ribu Orang

“Kita mendorong proses tata kelola yang lebih baik. Semua (BUMN karya) bukan hanya karena ini, dari awal kita mendorong GCG karena dalam level korporasi harus dilakukan,” kata dia.

Endra mencontohkan, penugasan pembangunan jalan tol kepada BUMN karya yang kini hasilnya dapat dilihat dari kelancaran arus mudik lebaran tahun ini. Menurutnya, di balik keberhasilan proyek pemerintah, ada tata kelola perusahaan yang baik.

Dari daftar di bawah ini, mana nih Hape favorit Kamu?

Sumber: Republika

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi