Remaja mengikuti perekaman data KTP elektronik untuk pemula di Kantor Kelurahan Bener, Yogyakarta.
JAKARTA — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah dugaan kebocoran 337 juta data kependudukan berasal dari pangkalan data Ditjen Dukcapil.
Bantahan itu mengacu pada hasil audit investigasi cepat terhadap Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Online yang dikelola Ditjen Dukcapil. Audit investigasi dilakukan oleh Ditjen Dukcapil bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta instansi terkait lainnya.
“Sejauh ini, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada SIAK Terpusat Online,” kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi kepada Senin (17/7/2023).
Kendati begitu, lanjut Teguh, audit investigasi terus dilakukan untuk mendalami dugaan kebocoran tersebut. Audit investigasi mulai diarahkan ke pangkalan data kependudukan yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota.
“Proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran, termasuk database yang ada di kabupaten/kota, sekaligus mitigasi preventif untuk pencegahannya di masa yang akan datang,” ujar pria yang baru menjabat sebagai Dirjen Dukcapil pada pertengahan Maret 2023 itu.
Dugaan kebocoran data ini diungkap pertama kali oleh akun Daily Dark Web di Twitter pada Sabtu (15/7/2023). Disebutkan bahwa 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri diretas dan dijual di breachforum.
Dalam tangkap layar laman forum hacker itu, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim berhasil mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id. Si peretas tidak menjelaskan 337 juta baris data itu milik berapa banyak penduduk Indonesia.
Pakar forensik digital dan komputer dari Vaksincom, Alfons Tanujaya telah mengamati satu juta sampel data yang ditampilkan secara gratis oleh si peretas di breachforum. Dari sampel tersebut, dia melihat ada 69 kolom atau elemen data pada setiap nama warga.
Dari 69 kolom elemen data itu, kata dia, beberapa di antaranya memuat informasi nama dan NIK petugas registrasi data, serta nama dan NIK petugas yang memasukkan data. “Kalau dilihat dari isi kolomnya memang cukup kuat ini diduga berasal dari Dukcapil,” ujar Alfons lewat keterangannya, Senin.
Sumber: Republika
