Rocky mengingatkan bahwa KPK menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus ini. Jika penyidikan berhenti hanya pada satu tersangka, publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Ini adalah ujian integritas KPK. Jika hanya satu orang yang dikorbankan, sementara yang lain bebas, maka masyarakat akan bertanya-tanya, apakah ada intervensi politik di balik kasus ini?” ungkap Rocky.
Rocky juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses hukum terhadap anggota DPR lainnya yang diduga terlibat.
“Jika memang ada kesepakatan jahat antara BI dan DPR, semua pihak yang terlibat harus diusut tuntas. Jangan ada ruang untuk kompromi dalam penegakan hukum,” tambahnya.
Kasus dana CSR BI yang melibatkan Komisi XI DPR bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya etika dan tata kelola institusi publik di Indonesia.
Menurut Rocky Gerung, keterlibatan bank sentral dalam praktik semacam ini merupakan bentuk “maladministrasi” yang serius.
“Publik berhak tahu sejauh mana korupsi ini merusak sistem keuangan dan politik kita. KPK harus berani menggali lebih dalam dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkasnya.
Beri Komentar