Apakah Kebijakan Ekonomi Pemerintah Prabowo Pro Rakyat?
Melihat kompleksitas persyaratan yang diberlakukan bagi masyarakat kecil yang ingin menjadi penyalur gas elpiji subsidi 3 kg, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.
Alasannya, mempersulit warung kecil sebab banyak warung yang selama ini menjadi titik distribusi gas melon kini terancam tidak bisa beroperasi karena persyaratan administrasi yang rumit dan tidak sesuai dengan kondisi mereka.
Meningkatkan risiko kKelangkaan seab semakin sedikitnya warung yang bisa menjual elpiji subsidi, akses masyarakat terhadap gas murah akan semakin terbatas, yang berujung pada kenaikan harga di pasaran.
Memperkuat oligopoly sebab kebijakan ini bisa menguntungkan segelintir pihak yang memiliki modal besar dan mampu memenuhi syarat sebagai pangkalan resmi, sementara rakyat kecil kehilangan mata pencahariannya.
Terakhir, minim perlindungan bagi pengecer tradisional sebab pemerintah tidak memberikan solusi yang jelas bagi pengecer kecil yang sudah lama beroperasi. Alih-alih diberikan kemudahan dalam beradaptasi, mereka justru dihadapkan pada prosedur birokrasi yang sulit.
Jika pemerintah Prabowo benar-benar ingin menjalankan ekonomi yang pro-rakyat, seharusnya kebijakan seperti ini tidak diterapkan secara kaku. Peraturan harus disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat kecil agar subsidi gas benar-benar bisa tersalurkan dengan lancar tanpa mengorbankan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar mereka.
*(Penulis adalah mantan kepala aksi advokasi PIJAR era 90-an dan saat ini aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo).
Sumber: Media
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar