BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional mengkritik tajam keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menanam kelapa sawit dan tebu di Papua demi mencapai program swasembada pangan dan energi dalam lima tahun ke depan.Adapun kelapa sawit diharapkan dapat menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) berbasis biodiesel, sedangkan tebu dan singkong untuk produksi etanol.
Keinginan Prabowo tersebut menuai kontroversi lantaran disampaikan di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra yang diduga diperparah oleh deforestasi atau penggundulan hutan secara masif untuk perkebunan maupun pertambangan.
Jumlah korban bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh kini telah mencapai lebih dari 1.000 korban jiwa.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (19/12/2025) hari ini mengungkap, ada 1.071 orang tewas, 185 orang dilaporkan hilang, dan 526.868 orang terpaksa mengungsi.
Para penyintas bencana harus menghadapi perjuangan keras untuk bertahan hidup pasca-banjir bandang setelah kehilangan anggota keluarga, rumah, harta benda.
Belum lagi, mereka dibayang-bayangi ancaman penyakit di tengah kondisi yang serba terbatas.
WALHI pun menyayangkan sikap dan pernyataan Prabowo yang malah mendorong pembukaan lahan sawit dan kebun tebu dalam skala besar di Papua.
Prabowo Dinilai Tak Punya Hati terhadap Penderitaan Warga Terdampak Bencana
Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian menilai, Prabowo tidak memiliki empati terhadap para korban bencana di Sumatra.
“Presiden Prabowo seperti tak punya hati dan empati atas penderitaan rakyat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, juga seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menjadi korban pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Uli dalam siaran pers, Jumat (19/12/2025).
Menurut Uli, keinginan Prabowo menanam sawit dan tebu justru akan memperparah krisis ekologis dan permasalahan yang dialami masyarakat adat Papua.
“Keinginan untuk membuka sawit dan kebun tebu skala besar di Papua hanya akan memperparah krisis ekologis,” tutur Uli.
“Selama ini rakyat Papua juga telah mengalami perampasan wilayah adat akibat izin-izin yang diterbitkan pengurus negara.”
“Bahkan, pembukaan lahan 2 juta hektar untuk pangan dan energi yang sekarang berjalan dampaknya telah dirasakan oleh rakyat di Merauke, mulai dari perampasan wilayah adat, hilangnya sumber pangan lokal, banjir, kekerasan bahkan kriminalisasi.”
Uli khawatir, frekuensi terjadinya banjir di Merauke akan semakin tinggi dan semakin meluas.
Beri Komentar