Isnur mengatakan, pasal ini jelas memuat norma baru dan akan mempidanakan orang yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum, tanpa pemberitahuan atau izin aparat.
Sebab itu, Isnur meyakini pemberlakuan KUHP yang baru ini akan menyeret publik pada situasi demokrasi yang rumit.
Sebagai informasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang disahkan pada 2022 akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.
Pemberlakuan regulasi ini sekaligus menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana warisan kolonial Belanda yang selama puluhan tahun menjadi dasar sistem hukum pidana nasional. Begitu juga KUHAP yang disahkan pada Desember 2025.
Banda Aceh
11.00 WIB
30 °C
Hujan Ringan
Jakarta Pusat
12.00 WIB
34 °C
Cerah
Kalimantan Tengah
11.00 WIB
34 °C
Kabut/Asap
Palembang
12.00 WIB
35 °C
Udara Kabur
Palu
13.00 WITA
33 °C
Berawan
Pangkal Pinang
12.00 WIB
34 °C
Cerah
Pekanbaru
12.00 WIB
32 °C
Udara Kabur
Tapaktuan
12.00 WIB
25 °C
Hujan Ringan
Aceh Tenggara
12.00 WIB
26 °C
Cerah Berawan
Sumatera Utara
12.00 WIB
31 °C
Berawan
Sumatera Barat
11.00 WIB
25 °C
Hujan Ringan
Kota Langsa
12.00 WIB
27 °C
Cerah Berawan
Kalimantan Barat
12.00 WIB
33 °C
Udara Kabur
Kalimantan Selatan
13.00 WITA
36 °C
Cerah Berawan
Kalimantan Timur
13.00 WITA
34 °C
Berawan
Kalimantan Utara
13.00 WITA
31 °C
Udara Kabur
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
Beri Komentar