Kali ini, utang luar negeri belum masuk untuk bisa menutupi aliran Dolar yang keluar. Cadangan devisa selama 4 bulan pertama turun 10,3 miliar Dolar AS, dari 156,5 miliar menjadi 146,2 miliar Dolar AS. Kurs rupiah tertekan. Kalau kondisi ini berlanjut, kurs rupiah pasti akan terus terpuruk, tembus Rp18.000 per Dolar AS, menuju next destination: Rp20.000 per Dolar AS, siapa pun yang menjadi Gubernur Bank Indonesia.
Oleh karena itu, permintaan mundur kepada Gubernur Bank Indonesia tidak seluruhnya tepat. Permasalahan kurs rupiah terletak pada kondisi ekonomi secara keseluruhan yang bersifat struktural. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun: deindustrialisasi dini.
Ekspor stagnan: jauh lebih rendah dari Vietnam yang mencatat ekspor sebesar 1,6 kali Indonesia. Utang luar negeri pemerintah meningkat terus. Artinya, utang luar negeri digunakan untuk membiayai fiskal.
Semua faktor tersebut menjadi akar masalah kurs rupiah melemah. Selama itu tidak diperbaiki secara struktural, kurs rupiah akan terus melemah, kecuali disuntik terus dengan gelembung utang luar negeri yang pada saatnya akan siap meletus.
Kondisi ini akan terus terjadi siapa pun yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Dalam domain kewenangan Bank Indonesia, untuk menjaga kurs rupiah agar tidak terdepresiasi lebih lanjut, Bank Indonesia hanya dapat menggunakan instrumen kenaikan suku bunga. Hal itu tidak dilakukan Bank Indonesia dengan konsekuensi, atau trade-off, kurs rupiah melemah, disertai harapan sektor manufaktur dapat lebih kompetitif karena suku bunga relatif rendah. Tetapi, ternyata itu hanya harapan hampa.
Dengan demikian, kesimpulannya adalah pejabat mana saja yang sebenarnya paling bertanggung jawab terhadap pelemahan kurs rupiah dan layak diganti?
Kemudian, bagaimana dengan peran DPR yang tidak mampu mengawasi kinerja ekonomi secara keseluruhan untuk menciptakan surplus transaksi berjalan? Apakah DPR juga harus ikut mundur bersama? Mari kita renungkan.
*(Penulis adalah Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar